Beredar Surat Pengangkatan Honorer Jadi PNS Tanpa Tes, Kemenpan-RB Pastikan Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menegaskan, surat yang beredar melalui pesan singkat WhatsApp tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes adalah palsu (hoaks).

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

“Surat tersebut dipastikan palsu dan tidak benar. Mohon masyarakat mengabaikan surat tersebut,” jelas Averrouce sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi KemenpanRB pada Senin (30/5/2022).

Baca juga: Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Adapun dalam surat yang beredar terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan MenpanRB Tjahjo Kumolo.

Surat tersebut bernomor B/2631/M.PANRI dan tertulis ditandatangani Menteri PANRB pada 25 Mei 2022 dengan perihal Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2022.

Surat palsu itu ditujukan untuk Seluruh Tenaga Honorer.

Averrouce melanjutkan, surat palsu tersebut mengesankan seolah-olah Kemenpan-RB telah menetapkan keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes.

Pengangkatan diprioritaskan bagi guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, serta tenaga teknis yang dibutuhkan pemerintah.

Keputusan tersebut seolah-olah dihasilkan berdasarkan Hasil Keputusan Bersama Pemerintah dan Komisi X DPR RI.

Tertulis pula, rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti oleh BKN Pusat. Dalam surat tersebut juga tercantum untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara BKN atas nama Aidu Tauhid, SE, M.Si dengan nomor WhatsApp 0831-8717-9789.

Terdapat waktu dan tempat yang tertulis dalam surat tersebut yakni Senin, 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Senayan Jakarta untuk pengangkatan tenaga honorer.

Baca juga: Marbot hingga Guru Honorer Terima Santunan dari Baznas Jakarta Utara

Averrouce mengatakan jika ada surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, masyarakat perlu melihatnya secara jeli.

"Mulai dari penulisan isi surat yang harus sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kepanjangan dari nama lembaga/menteri yang harus benar, dan juga kerapian penulisan," tuturnya.

“Penulisan hari dan tanggal acara di surat juga sudah keliru. Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan MenpanRB tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi,” jelas Averrouce.

Sering ditemukan

Lebih lanjut Averrouce mengungkapkan, Kemenpan-RB beberapa kali menemukan surat palsu serupa dengan kasus yang sama yakni pengangkatan tenaga honorer.