Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/05/2022, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang meninggalnya mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Jumat (27/5/2022).

Selain itu, berita tentang ratusan CPNS mengundurkan diri dan besaran gaji PNS juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel soal Partai Nasdem yang mengaku tak tertarik bergabung ke koalisi bentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Sebelum Meninggal Dunia, Buya Syafii Maarif Sempat Berjuang Lawan Serangan Jantung

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meninggal dunia di DI Yogyakarta (DIY), Jumat (27/5/2022) pagi.

Buya Syafii, begitu sapaan akrabnya, meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat sesak napas.

Sebelumnya, Buya Syafii juga sempat dirawat di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, pada pertengahan Maret lalu.

Kala itu, Buya dirawat lantaran mengalami serangan jantung ringan. Ia dirawat selama lebih dari dua minggu saat itu.

Baca selengkapnya: Sebelum Meninggal Dunia, Buya Syafii Maarif Sempat Berjuang Lawan Serangan Jantung

2. Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) peserta seleksi tahun 2021 mengundurkan diri.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, sejauh ini ada 105 CPNS yang menyatakan mundur dari total 112.514 peserta yang lulus seleksi CPNS 2021.

Menurut BKN, ratusan CPNS itu mundur dengan bermacam alasan, salah satunya karena gaji dan tunjangan yang diterima tak sesuai ekspektasi. Para CPNS ini menilai gaji yang ditawarkan terlalu kecil.

"Kaget melihat gaji dan tunjangan," kata Kepala Biro (Karo) Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (26/5/2022).

Baca selengkapnya: Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

3. Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya tidak akan tertarik bergabung dengan koalisi yang rencananya dibentuk oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Nasdem tidak tertarik gabung apabila koalisi itu terbentuk dengan tujuan kepentingan dan dominasi satu kelompok partai yang salah satunya mensyaratkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres).

"Sekarang dia (PKB) mau (ajak) berkoalisi. Dia mau pimpin koalisi dan kemudian ingin jadi calon presiden. Ya sudah pasti Nasdem tidak tertarik. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa kita tidak tertarik dengan kelompok macam itu," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Baca selengkapnya: Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com