Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR memulai kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan menggelar rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Selasa (24/5/2022) siang hari ini.

Ketua Panitia Kerja RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pembahasan RUU PDP dimulai kembali untuk mencari titik temu mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

"Kita sepakat untuk mencari titik temu terhadap masalah badan atau lembaga pengawas perlindungan data pribadi ini dan mudah-mudahan hari ini kita akan mulai melanjutkan pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari RUU PDP," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022

Seperti diketahui, pembahasan RUU PDP sempat terhenti dalam waktu yang cukup lama karena belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

Di satu sisi, pemerintah meminta lembaga pengawas berada di bawah Kemenkominfo sementara DPR ingin lembaga tersebut menjadi lembaga independen.

Kharis pun mengakui, hingga kini belum ada titik temu antara DPR dan pemerintah soal lembaga pengawas tersebut.

Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berharap, kembali dilanjutkannya pembahasan RUU PDP dapat membuat titik temu tersebut segera tercapai.

"Mudah-mudahan ada titik temu, tidak di masing-masing di ujung yang berbeda, di kutub yang berbeda, saya kira ini memang merupakan jalan keluar agar undang-undang ini bisa segera selesai," ujar Kharis.

Baca juga: Pembahasan RUU PDP yang Molor Dinilai Merugikan Masyarakat

Kharis pun yakin, jika persoalan lembaga pengawas telah mencapai titik temu, RUU PDP yang sudah lama terkatung-katung dapat segera disahkan.

Sebab, DIM RUU PDP yang belum dibahas berkaitan dengan lembaga pengawas perlindungan data pribadi tersebut.

"Kalau ini bisa diselesaikan maka DIM sisanya akan secepatnya diselesaikan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mudah-mudahan bisa segera disahkan," kata dia.