Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Kompas.com - 24/05/2022, 10:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasi penyakit cacar monyet yang telah menjangkiti sejumlah negara di dunia.

Menurut Netty, antisipasi diperlukan meski penyakit tersebut belum ditemukan di Indonesia.

"Pemerintah harus segera menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan gejala demam, ruam kulit melepuh menjadi lenting dan pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: WHO: Cacar Monyet Termasuk Tantangan Berat Dunia, Seberapa Bahayanya?

Salah satu yang harus segera dilakukan pemerintah, ujar Netty, adalah edukasi tentang penyakit cacar monyet kepada masyarakat.

Pemerintah diminta menjelaskan gejala, penyebab hingga cara mencegah maupun mengobati cacar monyet.

"Masyarakat harus mendapatkan informasi akurat terkait munculnya cacar monyet. Jangan sampai penyakitnya sudah di depan mata, sementara masyarakat mendengar namanya saja belum pernah," tambah Netty.

Ketua DPP PKS Bidang Sosial ini berharap, pemerintah memantau dan melakukan kontak dengan negara-negara yang sudah terjangkit cacar monyet seperti Inggris, Belgia, AS, Australia dan Spanyol.

Baca juga: Fakta tentang Cacar Monyet: Cara Penularan, Masa Inkubasi, dan Gejala

Menurutnya, Indonesia perlu mengetahui hal apa saja yang sudah dilakukan negara-negara tersebut dalam menghadapi kasus cacar monyet.

"Misalnya Amerika Serikat yang mengidentifikasi penyakit cacar monyet dengan sistem berjenjang atau Belgia yang menerapkan sistem karantina bagi penduduk yang terkena, atau seperti Spanyol yang  menutup tempat yang diduga jadi sumber penyebaran cacar monyet," jelas dia.

Hal-hal seperti itu, kata Netty, perlu dipelajari guna meningkatkan kewaspadaan.

Kendati demikian, Netty juga meminta pemerintah agar melakukan jemput informasi ke lapangan dengan menurunkan petugas kesehatan.

"Sebaiknya jangan menunggu ada pasien dengan cacar monyet yang berobat ke faskes (fasilitas kesehatan). Turunkan petugas langsung ke wilayah yang diduga dapat menjadi sumber penyebaran. Kerja sama dengan struktur RT RW, PKK atau PLKB untuk mendeteksi warga di wilayahnya masing-masing," saran Netty.

Baca juga: Update Kasus Konfirmasi Cacar Monyet, Tersebar di 14 Negara, Mana Saja?

Dikutip dari laman Badan Kesehatan Dunia (WHO), cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit langka yang disebabkan virus monkeypox, bagian dari genus Orthopoxvirus.

Cacar monyet merupakan zoonosis, yakni penyakit yang menular dari hewan ke manusia.

Meski disebut cacar monyet, virus ini tidak benar-benar berasal dari monyet maupun primata lain.

Penyematan kata "monyet", lantaran virus ini pertama kali ditemukan pada monyet yang dipelihara untuk kepentingan penelitian pada 1958.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com