Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Kompas.com - 23/05/2022, 17:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan masuk fase endemi.

Sebaliknya, Dante menilai kondisi saat ini adalah pandemi yang terkendali.

"Saat ini kita sedang sampai di tahap terkendali. Jadi kita tidak bisa bilang sekarang kita di fase endemi, tapi pandemi yang terkendali," kata Dante dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Dante menjelaskan, pandemi yang terkendali artinya adalah sebuah kondisi di mana virus Corona tidak menyebabkan distrupsi pada kegiatan sosial masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Dia menuturkan, saat ini situasi Covid-19 semakin menurun terlihat dari jumlah kasus setiap harinya.

"Pandemi terkendali ini masih di fase-fase berikutnya dan mudah-mudahan semakin baik sampai ke eleminasi dan eradikasi," ujarnya.

Di sisi lain, pandemi yang terkendali berarti bahwa kasus Covid-19 dapat diprediksi secara stabil setiap harinya.

Menurut Dante, Covid-19 akan melalui sejumlah fase hingga bisa dikatakan endemi.

Pertama, diawali pandemi di mana terjadi peningkatan jumlah kasus secara tak terduga. Tahapan ini, virus juga menyebar ke wilayah geografis global.

Kemudian, pada tahap deselerasi di mana penurunan jumlah kasus baru secara global.

Baca juga: Satgas: Ingat, WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid-19

Setelah itu memasuki tahapan pandemi terkendali.

Berikutnya adalah fase eliminasi di mana terjadi penurunan hingga nol kasus pada suatu wilayah geografis tertentu. Kondisi itu dinilai perlu terus dipertahankan.

Selanjutnya tahapan eradikasi di mana terjadi redukasi hingga nol kasus secara permanen di seluruh dunia.

Kondisi itu dinilai, pandemi Covid-19 tidak membuat intervensi atau pembatasan apa pun di sebuah negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com