Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Agendakan Rapat Bareng Mendag Pekan Depan, Minta Solusi Masalah Minyak Goreng

Kompas.com - 20/05/2022, 15:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pada Selasa (24/5/2022) pekan depan untuk membahas persoalan minyak goreng.

Anggota Komisi VI Andre Rosiade mengatakan, dalam rapat kerja tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan dari Lutfi terkait upaya pemerintah mewujudkan harga minyak goreng curah mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

"Insya Allah hari Selasa kalau Pak Mendag-nya enggak ke luar negeri, Selasa siang jam 2, Komisi VI akan mengundang Menteri Perdagangan rapat kerja dengan Komisi VI," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

"Akan kita kejar, kita kuliti, dan kita tanyakan apa solusi pemerintah yang nyata untuk memastikan 14.000 HET ini benar-benar terwujud," ujar Andre.

Baca juga: Saat Jokowi hingga Mendag Lutfi Disomasi Gara-gara Minyak Goreng...

Andre mengakui, harga minyak goreng curah di pasaran masih berada di atas HET, yakni di kisaran Rp 17.000 per liter meski sudah berangsur-angsur turun.

Oleh karena itu, ia juga berpesan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian BUMN untuk memastikan program minyak goreng rakyat benar-benar berjalan.

Andre menuturkan, lewat program tersebut, pemerintah berjanji menyiapkan ribuan titik distribusi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter yang dapat dibeli langsung oleh rakyat.

Baca juga: Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

"Jangan sampai nanti ada program minyak goreng rakyat ini, ada 10.000 titik seluruh Indonesia mendistribusikan minyak goreng dengan harga HET Rp 14.000 itu dapat laporan yang di atas kertas saja, tidak real dirasakan oleh masyarakat," kata Andre.

Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong Kemendag untuk mememberdayakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Kemendag untuk menindak mafia minyak goreng, termasuk para penimbun.

"Ini juga akan kita dorong jangan sampai instrumen yang ada di Kemendag itu juga tidak bergerak. Besok kita akan pertegas lagi dan akan bikin kesimpulan di rapat kerja," ujar Andre.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com