DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Jumat (20/5/2022) pagi.

“Rapat paripurna ini adalah awal dari pembicaraan pendahuluan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah tentang RAPBN 2023,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam siaran pers, Jumat.

Baca juga: Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Puan mengatakan, lewat fungsi anggaran yang diamanatkan konsititusi, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Terlebih dalam situasi transisi menuju endemi Covid-19 dan ketidakpastian global sekarang ini, postur anggaran negara adalah hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.

Setelah rapat hari ini, DPR dan Pemerintah secara maraton akan menggelar rapat paripurna lanjutan sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan, sampai RAPBN 2023 dibahas pada paruh kedua tahun ini.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Rombak Postur APBN 2022, Ini Penyebabnya

Rapat ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum sekira pukul 09.42 WIB oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat.

Selain Dasco, pimpinan DPR lainnya yang hadir dalam rapat ini adalah Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel.

Adapun pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2023 di hadapan anggota dewan.