Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah memperbaiki sistem penanganan laporan kecurangan Pemilu 2024.

Rahmat mengatakan, warga dipersilakan untuk melapor apabila menemukan praktik money politic atau politik uang di masa kampanye.

"Perbaikan nanti sistem penanganan pelanggaran, kami sebut sebagai Sigap Lapor," ujar Rahmat saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Bawaslu Diminta Antisipasi Kemungkinan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Politik Uang

Rahmat menjelaskan, Bawaslu berkomitmen untuk membenahi pencegahan kecurangan di Pemilu 2024.

"Maka Bawaslu akan juga mau menjelaskan beberapa kasus perkaranya dan menjelaskan perkara itu sudah sampai mana atau juga bagaimana," tuturnya.

Hanya, Rahmat mengaku tidak bangga apabila Bawaslu mendapat banyak laporan dari masyarakat mengenai kecurangan di Pemilu 2024.

Seharusnya, kata Rahmat, dengan sistem pencegahan yang berlapis, laporan-laporan tersebut bisa dicegah.

"Kemudian adalah perbaikan juga kami sedang melakukan reformasi birokrasi, yang sekarang sudah hampir selesai," imbuh Rahmat.

Baca juga: Serangan Fajar, Politik Uang Jelang Pemilu

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut berbicara mengenai money politic atau politik uang yang diprediksi akan menjadi bentuk korupsi yang paling marak terjadi di ajang pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti.

Cak Imin mengatakan kemurnian politik akan rusak karena politik uang.

"Ya paling pokok sebetulnya money politic. Yang itu Bawaslu sudah antisipasi. Dan memang kenapa kemurnian politik itu rusak, kompetisi menjadi kacau karena money politic," ujar Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Cak Imin mengajak masyarakat untuk menghindari politik uang. Dia meminta masyarakat tidak memilih calon di Pemilu 2024 nanti karena uang.