Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Kompas.com - 17/05/2022, 14:42 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta agar pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu tidak dipertentangkan.

Adapun koalisi itu dibangun oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

“Jangan dipertentangkanlah. Bagaimanapun kita akan segera ada pemilu juga besok. Bahkan kemarin ada beberapa teman yang mengatakan koalisi-koalisi bisa (dibentuk) lebih awal,” papar Habiburokhman ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Ia juga tak sepakat jika pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu disebut mengganggu jalannya pemerintahan.

“Indikasi akan mengganggu itu harus terbukti harus nyata jangan asumsi-asumsi,” kata dia.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pembentukan koalisi itu terlalu dini dan bisa memunculkan energi negatif bagi jalannya pemerintahan.

Ia menuturkan persiapan terbaik untuk 2024 yang bisa dilakukan partai politik adalah turun dan membantu masyarakat karena masih banyak masalah akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

“Seruan Presiden Jokowi agar para menteri berfokus pada tugasnya mengindikasikan hal tersebut. Bagi PDI Perjuangan, persiapan terbaik dalam rangka pemilu 2024 saat ini dengan turun ke bawah dan memastikan seluruh komponen partai bergerak seirama dan dalam semangat yang sama untuk membantu rakyat,” jelas Hasto dikutip dari Kompas.id, Minggu (15/5/2022).

Adapun Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk pasca pertemuan antara Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Kamis (12/5/2022).

Namun koalisi itu disebut belum membahas soal tokoh yang akan dijagokan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com