KKN (Koalisi-koalisi Ngeri) di Negeri Penari Politik

Kami akan membantu anda, bukan untuk memanfaatkan anda
Kami akan mewakili anda, bukan untuk mengkhianati anda
Kami akan berdiri di samping anda, bukan membelakangi anda
Kami akan memberantas korupsi, bukan untuk ambil bagian dalam korupsi

Ada yang berjanji ada juga yang mengingkari
Ada koalisi ada oposisi

(Kami Akan – seuntaipuisi.blogspot.com)

Walau 2024 masih sekitar dua tahun lagi, tapi bagi politisi tidak ada kata “lama” sepanjang kepastian politik belum tergenggam aman.

Manuver dan membuka inisiatif serta terobosan untuk mencari celah-celah politik harus terus dilakukan untuk menggenapkan syarat pengajuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Untuk bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, partai atau gabungan partai politik harus menguasai 115 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menjadi bagian yang berkuasa memang sangat mengasyikkan dan menjadi target dari partai politik.

Ikut gerbong kekuasaan akan mendapat akomodasi politik, sedangkan yang berjajar di baris oposisi, siap-siap “susah” menahan dahaga kekuasaan.

Ibarat penari, politisi harus lentur dan pandai menyesuaikan gerakan dengan irama musik politik kekuasaan.

Bisa jadi di rezim yang lama, para partai politik bersatu dalam bangun koalisi yang sama tetapi di periode berikutnya saling berhadapan di koalisi yang berbeda.

Tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik. Dalam politik hanya mengenal kepentingan kekuasaan semata. Omong kosong dengan visi misi partai apalagi ideologi.

Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu dari tiga partai politik masing-masing Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Kamis (12/5/2022), bisa menjadi jawaban kebuntuan menyodorkan calon presiden untuk mengurangi cengkraman dominasi partai-partai besar seperti PDI-P, Gerindra dan PKB.

Atau bisa pula karena “minimnya” kader dari ketiga partai tersebut untuk dimajukan dalam kontestasi Pilpres.

Kehadiran Koalisi Indonesia bisa pula menghilangkan tensi ketegangan politik identitas yang di ajang Pilpres 2014 dan 2019 begitu mengemuka dan membelah para pemilih.

Selama ini, Golkar, PAN atau PPP hanyalah sekedar follower dari koalisi-koalisi di pilpres sebelumnya.

Mereka tidak punya kader internal yang memiliki magnitude politik besar. Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kurang begitu seksi di mata calon pemilih, apalagi calon pemilih milenial.

Demikian juga nama Suharso Monoarfa (PPP) atau Zulkfli Hasan (PAN).

Dari berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei termasuk Nusakom Pratama, nama Suharso Monoarfa dan Zulkifli Hasan berada di luar 10 nama calon potensial untuk capres atau cawapres di Pilpres mendatang.

Kalaupun dipaksakan salah satu dari ke tiganya, dan itu pun selevel cawapres, maka nama Airlangga yang masih laik jual.

Berat jika Koalisi Indonesia Bersatu menyorongkan nama pasangan capres-cawapres dari kader internalnya sendiri.

Ibaratnya, partai-partai ini hanyalah perahu-perahu kosong yang belum mendapat penumpang (Kompas.com, 14 Mei 2022).

Penumpang yang akan menggunakan perahu bernama “Koalisi Indonesia Bersatu” tentu harus memiliki elektabilitas tinggi dan memiliki aset dan logistik yang berlimpah.

Bicara soal sosok yang memiliki elektabilitas tinggi tapi tidak memiliki “perahu” tentu akan merujuk ke figur Anies Baswedan.

Sementara untuk sosok dengan elektabilitas menengah dan tidak memiliki naungan partai, ada nama Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Andhika Perkasa.

Koalisi Indonesia Bersatu sejatinya menjadi platform alternatif partai-partai “jomblo” yang kebingungan mengajukan calon karena faktor kecukupan suara untuk mengajukan pasangan capres – cawapres.