Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar, PAN, PPP Berkoalisi, Akankah Calonkan Airlangga di Pilpres 2024 ?

Kompas.com - 14/05/2022, 08:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022).

Usai pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers.

"Tentu kita akan juga membuat program ke depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengatakan, kerja sama tersebut juga akan berlanjut hingga tingkat daerah.

Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Dia menginstruksikan seluruh jajaran Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja sama dengan PAN dan PPP sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada Kamis kemarin.

Sementara itu, Zulkifli tidak menampik bahwa ketiga partai politik itu mempunyai peluang untuk berkoalisi di Pemilihan Presiden 2024.

"Insya Allah," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Suharso juga melontarkan jawaban serupa saat diberi pertanyaan yang sama.

Ia pun membuka peluang masuknya partai-partai politik lain ke koalisi yang tengah dijajaki tersebut.

"Kemungkinan nambah pasti lah," kata Suharso.

Baca juga: Selain Terjerat Kasus Suap Izin Minimarket, Wali Kota Ambon Diduga Terima Gratifikasi

Umumkan koalisi

Sehari usai pertemuan, Partai Golkar, PAN dan PPP menyatakan telah sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

“Dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik, kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” tutur dia.

Ace mengungkapkan, ketiga partai politik (parpol) itu sepakat untuk mengakhiri politik identitas yang menimbulkan polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com