Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Popularitas Tokoh Politik Independen Dinilai Tak Diminati Partai Politik untuk Kontestasi Pilpres 2024

Kompas.com - 13/05/2022, 17:02 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, popularitas tokoh politik independen tidak diminati oleh partai politik (parpol) untuk dipinang jadi bakal calon presiden dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, kecenderungan saat ini, parpol tetap ingin menjagokan kadernya masing-masing untuk menjadi calon presiden (capres).

“Saya melihat trennya (parpol) masih bersikukuh mengajukan kadernya sendiri misalnya Gerindra, PDI-P, Golkar dan PKB,” tutur Firman pada Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Politisi Non-kader Dinilai Mesti Merapat ke Parpol untuk Dapat Tiket Capres

Menurut Firman, parpol ingin memperjuangkan kadernya sendiri karena punya tiket presidential threshold (PT) untuk mengajukan capres.

Kondisi ini, lanjut dia, mesti dilihat sebagai sinyal untuk tokoh-tokoh non-partai yang punya elektabilitas tinggi.

“Saya duga ada satu titik di mana tokoh individual diminta mendekat, enggak bisa terlalu arogan menanti,” ucapnya.

Di sisi lain, parpol yang tak punya tokoh untuk dijagokan dapat membentuk koalisi seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bergabung dengan Partai Golkar.

Ia menyebut pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu itu merupakan langkah Partai Golkar membuka jalan untuk mencalonkan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Memang Golkar masih sangat ngotot memajukan Airlangga dan yang paling mungkin mencari partai-partai seperti PAN dan PPP yang memang belum memiliki tokoh yang bisa leading dalam partainya,” jelas dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Elite Parpol yang Suarakan Penundaan Pemilu Jelaskan ke Mahasiswa Jelang Demo 11 April

Firman mengungkapkan, parpol tidak begitu peduli dengan popularitas dari berbagai lembaga survei terhadap kadernya.

“Jadi ini nanti menjadi rezim partai, (tokoh) mereka mungkin tidak terlalu populer di berbagai survei, tapi partai secara konstitusional berhak untuk mengajukan (capres) sejauh PT-nya cukup,” katanya.

“Jadi mau kandidat invidual punya dukungan sekuat apapun, kalau tidak punya partai ya nothing,” kata dia.

Adapun Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk dalam pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Penjajakan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Dinilai Upaya Majukan Airlangga sebagai Capres

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Kerua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Disebutkan, kerja sama ketiga partai ini akan segera disusun dalam waktu dekat.

Suharso menyatakan koalisi sepakat untuk mengawal berjalannya program pemerintah dan melanjutkan berbagai program Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com