Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Susun Protokol Penanganan Hepatitis Akut

Kompas.com - 12/05/2022, 12:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah terus memonitor potensi kemunculan kasus-kasus hepatitis akut misterius di berbagai daerah.

Ia mengatakan, pemerintah mesti segera menentukan protokol penanganan kasus hepatitis akut, terlebih karena penyakit ini muncul saat pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Pemerintah pusat juga harus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam monitoring terkait potensi munculnya kasus-kasus baru di berbagai wilayah,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (11/5/2022) malam.

Baca juga: Waspada Hepatitis Akut di Sekolah, Wagub DKI Sebut Ada Potensi Kembali Belajar Online

Politikus PDI Perjuangan itu berharap, dengan penanganan yang tepat, semua nyawa pasien hepatitis akut dapat diselamatkan.

Untuk itu, Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyiagakan fasilitas kesehatan serta dokter anak dan tenaga medis lainnya di setiap daerah demi menghadapi skenario terburuk.

"Termasuk juga dengan terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemda dan pihak sekolah agar menjaga peserta didik dari penyebaran penyakit ini,” kata Puan.

Di samping itu, Puan juga mengimbau masyarakat, khususnya orangtua, untuk mengantisipasi penyebaran hepatitis akut dengan memperhatikan kegiatan anak sehari-hari.

Ia meminta masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, yakni dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, tidak menggunakan alat bersama, dan menghindari kontak anak-anak dari orang yang sakit.

"Khususnya kepada para ibu yang mayoritas banyak menghabiskan waktu dengan anak, saya mengimbau agar menjaga dan memastikan kebersihan makanan anak serta terus memperhatikan protokol kesehatan,” kata Puan.

Ia menambahkan, orangtua mesti lebih awas dan banyak mencari informasi supaya dapat mendeteksi secara dini bila anak mengalami gejala hepatitis.

Oleh karena itu, Puan juga meminta pemerintah untuk terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat mengenai penanganan penyakit tersebut.

Baca juga: Waspada Penyebaran Hepatitis Akut Misterius, Cara Mencegah hingga Tindakan jika Bergejala

“Sehingga tidak muncul kabar yang simpang siur terkait penyakit ini. Dan penting juga menjaga informasi untuk menghindari berita-berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan terdapat 15 kasus hepatitis akut yang terdeteksi di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung.

Kemenkes juga mencatat 5 pasien meninggal dunia dilaporkan di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat sedangkan pasien lainnya masih dalam perawatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com