Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Rentan Digugat, Mahfud Ingatkan agar Hati-hati

Kompas.com - 12/05/2022, 09:05 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar berhati-hati saat menjalankan tugasnya.

Sebab, kata Mahfud, KPU rentan digugat oleh peserta pemilihan umum (pemilu).

“Saya katakan kepada KPU, hati-hati, apa pun yang Anda lakukan pasti ada yang menggugat. Oleh sebab itu, saya katakan KPU harus firm bahwasanya bekerja dengan penuh tanggung jawab,” kata Mahfud saat menerima kunjungan rombongan Komisioner KPU di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: Jadi Pemantau Pemilu 2022 Filipina, Anggota KPU RI: Hanya Perlu 5 Jam Suara Terekapitulasi Penuh

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah siap membantu kerja KPU jika diperlukan, misalnya, apabila KPU membutuhkan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal keuangan.

“Nanti kita fasilitasi keuangan dan sebagainya, tentu harus lewat pemerintah nanti kita perlancar semuanya,” kata dia. 

Selain itu, Mahfud memastikan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

“Kita sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi, 14 Juni itu sebentar lagi,” kata dia.

Baca juga: KPU Butuh Anggaran Rp 8 Triliun Tahun Ini untuk Mulai Tahapan Pemilu 2024

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa kedatangannya beserta rombongan untuk bersilaturahim sekaligus mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu.

“Supaya pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu, kemudian berjalan secara demokratis dan integritas,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com