Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PPP Minta Masyarakat Nilai Kinerja Menteri dan Gubernur yang Safari Politik 2024

Kompas.com - 11/05/2022, 17:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, publik bisa menilai upaya sejumlah menteri maupun gubernur yang melakukan kunjungan politik menyambut pemilihan presiden (pilpres) 2024 dengan mengaitkannya  pada kinerja mereka.

Menurut Arsul, apabila menteri atau gubernur itu dinilai baik kinerjanya oleh publik, maka kunjungan politik seperti itu tidak perlu dipersoalkan.

"Kalau memang menteri atau gubernur yang bersangkutan 'kinclong' kinerjanya ya menurut saya enggak perlu juga kita permasalahkan kegiatan silaturahminya," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: Masinton: Menteri Jangan Narsis Jalankan Agenda Politik Jadi Capres

Sebaliknya, Wakil Ketua Umum PPP ini mengatakan, untuk menteri atau gubernur yang kurang kinerjanya agar mawas diri dan tidak lantas sibuk urusan politik persiapan pemilu.

Untuk itu, dia menilai hal ini menjadi momentum bagi publik mempertanyakan kinerja menteri dan gubernur yang mulai manuver politik.

"Apa sih yang sudah dikerjakan dalam jabatannya saat ini sehingga pantas untuk maju dalam Pilpres, baik sebagai capres atau cawapres," jelas Arsul.

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, selanjutnya tinggal menteri dan gubernur yang bersangkutan menunjukkan kepada publik terkait kinerja yang sudah dilakukan.

Ia mengungkapkan, tentunya kinerja yang dimaksud bukan sekadar terlihat merakyat di akun-akun media sosial atau pendukungnya.

"Tapi tunjukan hasil kerja nyatanya dalam mengimplementasikan visi dan misi pemerintahan sekarang," kata Arsul.

Baca juga: Pemilu 2024 dan Sentilan Jokowi agar Para Menteri Fokus Bekerja

Diketahui, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju mulai terlihat melakukan safari politik ke sejumlah tokoh.

Di antaranya Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum (ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tak hanya itu, ada juga Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 dimulai sebentar lagi.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Dia pun mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com