Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tiba di Seoul untuk Hadiri Pelantikan Presiden Korsel hingga Terima Gelar Profesor

Kompas.com - 08/05/2022, 22:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tiba di Seoul, Korea Selatan, Minggu (8/5/2022).

Kedatangan Megawati di Seoul untuk menghadiri acara pelantikan Presiden baru Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Megawati diundang langsung oleh Negeri Ginseng tersebut.

Selain itu, Presiden ke-5 RI itu juga dijadwalkan akan menerima penganugerahan gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA).

Baca juga: Profil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang Belum Tergantikan

"Undangan dari Republik Korea ini merupakan suatu kehormatan. Undangan bersifat khusus oleh Presiden terpilih untuk menghadiri pelantikan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu.

Hasto mengatakan, kunjungan ke Korea Selatan ini juga untuk pertama kalinya bagi Megawati di masa pandemi.

Menurut dia, kunjungan kali ini juga yang pertama kalinya di mana Megawati naik pesawat keluar negeri selama pandemi.

"Selama pandemi, belum pernah Ibu Mega naik pesawat keluar negeri. Bahkan selama pandemi, Ibu Megawati juga tidak pernah ke Bali," ujar Hasto.

Di Seoul, Megawati akan hadir di pelantikan presiden baru yang dijadwalkan pada Selasa (10/5/2022), pukul 10.30 waktu setempat.

Baca juga: Sekjen Tegaskan Tak Ada Pembahasan Politik Saat Silaturahmi Prabowo dan Megawati

Pada malam harinya, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu akan hadir di jamuan makan malam yang dibuat khusus oleh Presiden Yoon.

Keesokan harinya, Megawati akan berangkat lagi ke Istana Kepresidenan Korsel untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yoon.

"Seusai pertemuan itu, Megawati akan langsung berangkat ke Gedung Seoul Institute of the Arts. Sebab di sana, Megawati akan menghadiri upacara penganugerahan gelar profesor kehormatan," tutur Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan alasan pihak SIA memberikan Mega gelar profesor.

Hal ini karena Megawati dinilai berkontribusi besar dalam perjuangan perdamaian di Semenanjung Korea.

Baca juga: Setelah Bertemu Jokowi, Prabowo Silaturahmi dengan Megawati

Di sisi lain, Megawati juga disebut memiliki perhatian yang besar terhadap demokrasi, lingkungan dan kebudayaan.

"Ibu Mega pernah jadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk ke Korea Utara dalam menjalankan diplomasi perdamaian," jelas Hasto.

Hasto mengatakan, SIA sebelum memberikan gelar profesor kehormatan juga sudah melakukan kajian-kajian terhadap kepemimpinan Megawati dan dedikasinya terhadap kebudayaan.

Sebagai informasi, SIA merupakan institusi pendidikan ternama yang telah berdiri lebih dari 60 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com