Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Ziarah ke Makam Habibie Hingga Malik Fadjar di TMP Kalibata

Kompas.com - 02/05/2022, 12:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/5/2022).

Muhadjir melaksanakan ziarah usai menunaikan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal bersama Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin.

"Saya Shalat Id di Masjid Istiqlal mendampingi Wapres Pak Prof KH Ma’ruf Amin," ujar Muhadjir saat dihubungi Kompascom, Senin.

Baca juga: Hikayat Mudik di Indonesia...

Di TMP Kalibata, ia berziarah ke sejumlah makam, di antaranya makam Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibi hingga Menteri Pendidikan Nasional RI Tahun 2001-2004 A Malik Fadjar.

"Ke makam Prof A Malik Fadjar, Presiden BJ Habiebie, Wapres Umar Wirahadukusuma, dan Pak Taufik Kiemas (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2013)," ucap dia.

Muhadjir mengatakan, Allah suka mengabulkan doa-doa yang ditujukan untuk orang lain dan untuk kepentingan orang banyak.

Lebih lanjut, mantan Mendikbud ini mengatakan orang beribadah puasa memproduksi energi positif.

Baca juga: Tradisi Ziarah Kubur Saat Lebaran, Sains Jelaskan Manfaatnya

Ia kemudian mengibaratkan orang puasa seperti orang yang memakai parfum, karena yang menikmati dampak positif dari puasa tidak hanya orang itu sendiri tetapi orang lain juga ikut menikmatinya.

"Mumpung energi positif masih sedang puncak-puncaknya mari kita gunakan berdoa untuk keselamatan dan kemajuan bangsa dan untuk siapa saja. Terutama untuk yang kita cintai dan kita hormati, yang sudah tiada. Insya Allah mudah terkabul," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com