Gerindra Dukung Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng walau Pendapatan Petani Akan Merosot

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Muzani menilai, keputusan itu akan berakibat baik pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng domestik dan menurunkan harga.

"Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran akan dapat diatasi dengan keputusan presiden tersebut," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Jumat (29/4/2022).

"Kebijakan ini adalah hal yang prioritas, agar kedaulatan Indonesia sebagai negara terbesar produsen CPO tidak lagi dipertanyakan. Keputusan Presiden Jokowi soal ini sudah benar," lanjutnya.

Baca juga: Eksportir Masih Bisa Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, asal...

Muzani menilai, kepentingan dalam negeri harus didahulukan, meskipun ia mengaku tahu bahwa kebijakan ini bakal memangkas pendapatan negara dan merosotnya penghasilan para petani sawit, karena serapan terhadap tandan buah segar (TBS) bakal anjlok.

"Tidak ada suatu kebijakan yang sempurna tanpa menimbulkan persoalan," kata Muzani.

"Inilah proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang keluar dari pemerintah tidak selalu menguntungkan semua pihak. Ada pengorbanan dari pihak lain untuk mencapai kebaikan bersama," ujarnya.

Baca juga: Hasil Survei Kepuasan terhadap Jokowi Naik dalam Waktu Singkat, Disebut karena Masalah Minyak Goreng

Sebelumnya, larangan ekspor minyak sawit ini efektif per kemarin, Kamis (28/4/2022) hingga waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan ini baru akan dicabut apabila kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasar sudah teratasi.