Cegah Kasus Suap Audit BPK Terulang, Kepala Daerah Diminta Buka Laporan Keuangan ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai kasus dugaan suap yang dilakukan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin terhadap 4 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan disebabkan kurang keterbukaan kepada masyarakat.

"Sistem yang melahirkan auditor nakal ini bisa terjadi karena kurangnya transparansi atas laporan pejabat publiknya," kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/4/2022).

Abdul mengatakan seharusnya ada aturan yang mewajibkan setiap pejabat publik mengumumkan laporan kinerja termasuk keuangannya ke masyarakat. Dengan cara itu diharapkan akan menutup peluang auditor nakal untuk melakukan pemerasan karena laporan keuangannya sudah dipaparkan secara umum.

Baca juga: Bantah Suap Auditor BPK, Ade Yasin: Saya Dipaksa Bertanggung Jawab

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 orang tersangka termasuk Ade dalam perkara itu setelah melakukan operasi tangkap tangan pada 27 April 2022. KPK juga menyita uang dalam pecahan rupiah sebesar Rp 1,024 miliar yang diduga untuk menyuap 4 auditor BPK itu.

Ade diduga memerintahkan 3 anak buahnya yakni Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik untuk menyuap 4 pegawai BPK sebesar Rp 1,9 miliar supaya mendapatkan predikat audit wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketiga anak buah Ade turut menjadi tersangka dan ditahan.

Sebanyak 4 pegawai BPK yang menjadi tersangka penerima suap dalam perkara itu adalah Anthon Merdiansyah selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

Baca juga: FITRA Ungkap Alasan Opini WTP dari BPK Diburu Para Kepala Daerah

Menurut KPK, laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 buruk dan bisa berdampak terhadap kesimpulan disclaimer. Salah satu penyebabnya adalah auditor BPK menemukan dugaan penyimpangan dalam proyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang masuk dalam program Cibinong City A Beautiful.