Jokowi: Tahun Depan Kita Mulai Lagi Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Perencanaan Harus Detail

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pada 2023 pemerintah akan menerapkan kebijakan pengaturan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bawah 3 persen.

Oleh karenanya, presiden meminta agar benar-benar ada perencanaan matang atas kebijakan itu.

"Tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi, defisit di bawah 3 persen karena itu perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat," ujar Jokowi dalam paparannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual dari istana Negara, Kamis (28/4/2022).

"Lakukan langkah penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," tegasnya.

Baca juga: Menkeu: Defisit ABPN 2023 Akan Dirancang di Bawah 3 Persen

Sebagaimana diketahui, defisit APBN telah ditentukan paling tinggi 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, di masa pandemi, kondisi itu dikecualikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2020.

UU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut mengizinkan defisit APBN melampaui 3 persen dari PDB untuk selama tiga tahun, yakni 2020-2022.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2023, defisit harus kembali menjadi maksimal 3 persen PDB.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit pada APBN 2023 akan didesain di bawah 3 persen.

Menurutnya desain ini dilakukan agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap tetapi tetap berhati-hati.

"Dari sisi utang yang akan kita kelola akan nengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Yakin, Defisit Fiskal Tahun Ini Cuma 4 Persen

Oleh karenanya, kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan kepada mendukung pemulihan ekonomi, terutama untuk program prioritas yang telah ditetapkan presiden dan wakil presiden.

Antara lain, pembangunan kualitas SDM, membangun infrastruktur, mereformasi birokrasi, merevitalisasi industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Di sisi lain, APBN dari sisi fiskal akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara dan dari pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif.

"Oleh sebab itu untuk APBN 2023 kita masih akan teru mempertajam pada perhitungan belanja baik pusat maupun transfer ke daerah. Dan juga estimasi penerimaan negara," ungkap Sri Mulyani.