KSP Hingga TNP2K Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng Secara Terpadu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden akan mengawasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

Pengawasan itu dilakukan secara terpadu bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri.

"Akan terus melakukan monitoring lapangan terpadu hingga bulan Mei 2022," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (24/4/2022), seperti dikutip Antara.

Baca juga: PT Pos Indonesia Sudah Distribusikan BLT Minyak Goreng ke 18 Juta KPM

Dia berharap berbagai bantuan yang diberikan pemerintah, terutama BLT minyak goreng, bisa meringankan beban masyarakat.

Sebagai informasi, selain menyalurkan bantuan rutin, pemerintah tahun ini juga memberikan bantuan sosial berupa BLT minyak goreng senilai Rp 100.000 dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

Lalu, Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM) senilai Rp 600.000 per penerima.

Untuk BLT minyak goreng, berdasarkan pemantauan KemenkoPMK terhadap PT. Pos, Himbara, dan BSI (Bank Syariah Indonesia), per 22 April 2022, sudah tersalurkan kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .

Abraham menyampaikan dalam pelaksanaannya, penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan lancar.

Baca juga: Rekor Baru, Penyaluran BLT Minyak Goreng Capai 95,7 Persen dalam Sepuluh Hari

Namun, kata Abraham, sejumlah warga mengaku kebingungan. Mereka tak bisa membedakan bantuan sosial yang sudah diterima.

Menurut Abraham, kebingungan itu bisa dipahami, dan bukan persoalan besar.

"Lebih baik bingung sedikit dapat jenis bantuan apa, dari pada bingung bagaimana bisa membeli kebutuhan pokok," jelasnya.