Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Strategi dan Pola Gerakan NII Sudah Berubah, Moeldoko: Saat ini Lebih Dahsyat

Kompas.com - 23/04/2022, 11:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, saat ini strategi dan pola gerakan dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) telah berubah.

Jika dulu pola gerakan NII menggunakan kontak senjata, saat ini jaringan tersebut lebih menggunakan pendekatan hati dan pemikiran.

"Yang kita perlu pahami lebih jauh tentang perjuangan NII adalah perubahan strategi dan pola gerakannya. Dulu strateginya mereka menguasai wilayah. Kartosoewirjo Jawa Barat. Kahar Muzakkar sebagian di Sulawesi Selatan," ujar Moeldoko dalam keterangan video resminya sebagaimana dilansir pada Sabtu (22/4/2022).

"Karena dia strateginya penguasaan wilayah maka mudah dilumpuhkan. Daerahnya mudah direbut. Pengikutnya mudah diberesin. Itu sebuah pengalaman bagi mereka. Maka sekarang gerakan yang dia kembangkan adalah perebutan heart and mind," tuturnya.

Baca juga: Densus Klaim Punya Bukti NII Sumbar Berencana Melengserkan Pemerintah Sebelum Pemilu 2024

Menurut Moeldoko, strategi gerakan NII saat ini dapat berdampak jauh lebih dahsyat.

Pasalnya, pendekatan dengan perebutan hati dan pikiran, melalui baiat atau melalui doktrin cukup sulit untuk diatasi.

"Dan jangan salah, itu sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi unsur yang terpengaruh? Melalui ASN, melalui aparat keamanan, melalui mahasiswa, melalui berbagai institusi dan termasuk pengusaha," jelasnya.

"Dan lebih dahsyat lagi, dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri. Dia kamuflase agar tidak dikenali dari awal sehingga dia memiliki keleluasaan untuk memengaruhi orang lain. Hati-hati, ada di tengah-tengah kita," lanjut Moeldoko.
 
Mantan panglima TNI itu menegaskan, yang menjadi kunci adalah membangun awareness kewaspadaan.

Terlebih terhadap potensi serangan teroris di lingkungan sekitar.

Baca juga: Moeldoko: RI Tak Memihak Siapa Pun dalam Konflik Ukraina-Rusia

"Jangan ada lagi kita tidak tahu bahwa sebelah kita ternyata teroris. Sungguh mengerikan. Nyata-nyata ada korban recruitment dari NII, berikutnya ada upaya pengumpulan dana melalui kotak amal, melalui fintech," kata Moeldoko.

"Kita harus terbuka matanya bahwa semua perlu mendapatkan kewaspadaan. Dan jangan salah, NII jadi kontributor dukungan sumber daya bagi pergerakan semua jaringan teroris internasional di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Polri mengeklaim punya bukti bahwa jaringan NII di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berencana melengserkan pemerintah sebelum Pemilu 2024.

Hal ini ditemukan dari pengembangan atas penangkapan 16 tersangka teroris jaringan NII di wilayah Sumbar pada Jumat (25/3/2022).

"Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Senin (18/4/2022).

Selain itu, Aswin menduga NII Sumbar pernah berencana mengganti ideologi Pancasila.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com