Buruh Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Ketua KASBI: Tidak Usah Khawatir, Aksi Ini Damai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis (21/4/2022) siang di depan Gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, akan berlangsung damai.

Untuk itu, Nining meminta semua pihak tak perlu khawatir atas aksi demonstrasi yang terdiri dari kalangan buruh dan mahasiswa.

"Tidak usah khawatir, aksi ini adalah aksi damai di mana aksi ini adalah menuntut persoalan dan nasib rakyat," kata Nining saat ditemui di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis siang.

Baca juga: Demo 21 April, Mahasiswa Trisakti Mulai Padati Jalan Medan Merdeka Selatan

Nining melanjutkan, aksi demonstrasi hari ini digelar dari berbagai macam sektor tidak hanya kaum buruh, tetapi juga mahasiswa, pelajar, dan kaum ibu.

"Ada mahasiswa Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, pukul 15.00 WIB sejumlah peserta unjuk rasa sudah mulai berdatangan mendekati depan gerbang gedung DPR dan memulai orasi.

Kendati demikian, Nining mengungkapkan, beberapa peserta aksi masih tertahan masuk Jalan Gatot Subroto di mana tempat demonstrasi berlangsung.

"Betul, ada beberapa kawan-kawan kita mahasiswa masih tersendat di perjalanan karena ada penyekatan, tapi tadi juga kawan-kawan buruh selain dari KASBI juga tersekat untuk masuk ke sini," jelasnya.

Baca juga: Dipenuhi Massa Aksi, Jalan Menuju Gedung DPR/MPR Tak Bisa Lagi Diakses

Adapun demonstrasi hari ini menyampaikan 10 tuntutan, yaitu hentikan pembahasan UU Cipta Kerja, serta hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol.

Selanjutnya, tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan koruptor, redistribusi kekayaan nasional, serta sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran.

Berikutnya, wujudkan reforma agraria, tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI, berikan akses partisipasi publik dalam pembahasan Revisi UU Sisdiknas, serta tolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.