Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung AHY Jadi Capres, Partai Demokrat Tak Lagi Adakan Konvensi

Kompas.com - 19/04/2022, 21:35 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, partainya tak akan mengadakan konvensi calon presiden seperti tahun 2014.

Hal ini dikarenakan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 , Partai Demokrat telah sepakat untuk mengusung ketua umum, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres).

"Untuk tahun 2024 Partai Demokrat di posisi berbeda, ada figur, Ketua Umum AHY, yang dari seluruh kader maupun simpatisan ada akspektasi dan aspirasi yang sama untuk memperjuangkan Ketua Umum AHY untuk Pilpres di 2024 nanti," ujar Kamhar dalam acara Gaspol Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Segenap Kader Partai Demokrat Ingin Usung AHY Jadi Capres

Dengan kondisi tersebut, menurut Kamhar, mekanisme konvensi untuk mencari capres menjadi tak lagi relevan dilakukan.

Untuk itu, Partai Demokrat tengah fokus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai politik lain untuk membangun koalisi.

"Paling utama saat ini bagaimana membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk bisa kerja sama atau koalisi untuk mencukupkan syarat masuk kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujar Kamhar.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Kelanjutan Proyek Wisma Atlet Hambalang Ranah Rezim Jokowi

Di acara yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai, sebenarnya konvensi merupakan salah satu cara ideal sebagai mekanisme untuk mencari calon presiden yang cocok untuk partai politik.

Pasalnya, melalui konvensi, terdapat ruang di mana seluruh calon terbaik akan dimunculkan.

Namun demikian, mekanisme tersebut saat ini tak tepat dilakukan oleh Partai Demokrat, lantaran berisiko menimbulkan masalah baru.

Baca juga: SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di Demokrat, Ini Maknanya

Pasalnya, konvensi bisa mengganggu solidaritas partai yang saat ini sedang dibangun.

"Kalau konvensi dibuka, bisa menjadi problematis bagi demokrat. Karena nanti mengganggu solidaritas partai di proses pencalonan, karena saat kampanye akan membawa gerbong masing-masing. Ini akan menimbulkan tarik-tarikan yang secara organisasi tidak baik," ujar Aditya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com