Fenomena Gimik Milenial Sekitar Jokowi: Dari Stafsus Presiden hingga Juru Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sederet sosok anak muda menjadi bagian dari wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mereka ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis, mulai dari menteri hingga staf khusus.

Sebutlah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Lalu ada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo.

Kemudian, lima staf khusus (stafsus) presiden milenial yakni Putri Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Billy Mambrasar, dan Aminuddin Ma'ruf.

Baca juga: Tantangan Politik Elektoral Milenial

Terbaru, pemerintah menunjuk aktris yang juga penyanyi, Maudy Ayunda, sebagai juru bicara Presidensi G20 Indonesia.

Penunjukan sejumlah milenial di pemerintahan menuai pro dan kontra. Bukan karena usia mereka yang relatif masih muda, tetapi, beberapa nama kurang terdengar kontribusinya, terutama dalam kerja-kerja pemerintahan yang mewakili aspirasi kelompok muda.

Tak ayal, ini memunculkan tudingan bahwa beberapa sosok milenial di pemerintahan hanya sebatas gimik dan pajangan.

Polemik stafsus milenial

Dari sederet nama milenial di sekeliling Jokowi, salah satu yang paling banyak disorot yakni keberadaan staf khusus (stafsus) milenial.

Mulanya, presiden menunjuk 7 stafsus milenial pada awal pemerintahan periode keduanya, 21 November 2019.

Baca juga: Hampir Setahun Ditunjuk Jokowi, Stafsus Milenial Dinilai Minim Prestasi

Namun, dalam perjalanannya, dua stafsus mengundurkan diri. Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Adamas Belva yang merupakan pendiri startup Ruangguru mundur dari lingkaran Istana pada 21 April 2020. Ia pamit usai terjadi polemik penunjukan Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra Kartu Prakerja.

Kala itu, banyak pihak meminta Belva mundur demi menghindari konflik kepentingan antara perusahaannya dengan posisinya di pemerintahan.

Tak lama, Andi Taufan juga mengundurkan diri. Pengunduran diri itu Andi umumkan pada 24 April 2020.

Andi mundur pasca-tersandung polemik konflik kepentingan. Polemik itu muncul setelah ia menyurati para camat untuk menitipkan perusahaannya, PT Amarta Fintech, dalam program penanggulangan pandemi Covid-19.

Setelah surat itu bocor ke publik, Andi meminta maaf dan mengaku telah menarik surat yang dimaksud.