Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permintaan Jokowi Agar Masyarakat Hindari Puncak Arus Mudik: Berangkat Lebih Awal

Kompas.com - 19/04/2022, 06:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat dapat mengantisipasi potensi kemacetan pada saat musim mudik Lebaran mendatang. Salah satunya dengan melakukan perjalanan lebih awal.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan pemudik saat kembali ke kampung halamannya.

"Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah," ujar Jokowi dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/4/2022).

"Oleh karena itu, saya mengajak masyarkat untuk menghindari puncak arus mudik pada 28, 29 dan 30 April 2022," tegasnya.

Baca juga: 2 Tahun Tak Mudik karena Pandemi, Warga Depok Ini Bersyukur Bisa Berkumpul dengan Keluarga Tahun Ini

Langkah antisipasi

Presiden menyatakan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. 

Antara lain rekayasa arus lalu lintas dengan penerapan ganjil genap, pemberlakuan jalur satu arah (one way) dan melarang truk masuk jalan tol.

"Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja," kata Jokowi.

"Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak," tambahnya.

Baca juga: 8 Mudik Gratis Tahun 2022 dan Link Pendaftarannya

Jangan pakai sepeda motor

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati meminta masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda dua sebagai moda transportasi mudik.

Aspek keselamatan pemudik serta kondisi cuaca saat melakukan perjalanan menjadi pertimbangannya.

"Kita memastikan pemudik yang menggunakan roda dua dikurangi, kalau bisa jangan (mudik dengan kendaraan roda dua) karena aspek keselamatannya sangat berisiko belum lagi cuaca ya," kata Adita dalam diskusi bertajuk "Mudik Aman, Mudik Sehat" secara virtual, Senin.

Adita mengatakan, sekitar 85,5 juta orang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan berbagai moda transportasi.

Dari jumlah tersebut, 47 persen masyarakat melakukan mudik menggunakan transportasi darat baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Baca juga: Harga Tiket Bus Jakarta-Wonogiri untuk Mudik 2022

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com