Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Sebut Modus Mirip Binary Option dan Robot Trading Ada Sejak Dulu

Kompas.com - 18/04/2022, 23:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan, modus penipuan aplikasi berkedok binary option dan robot trading tak ubahnya pengulangan sejarah mengenai investasi ilegal di Tanah Air.

Menurutnya, kasus binary option dan robot trading seperti yang terjadi di masa lalu.

Tepatnya ketika masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terbongkarnya Skandal Tambang Emas Busang atau Skandal Bre-X pada 1993.

“Apa pun namanya, piringnya bisa berubah-ubah, tapi masakannya itu-itu saja,” kata Ivan saat memberikan sambutan dalam talkshow ‘Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan’, dikutip dari Youtube PPATK Indonesia, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Mengenal 404 Group di Pusaran Kasus Investasi Ilegal Binomo

Ia mengatakan, ketika kasus Bre-X terbongkar, Indonesia saat itu belum mempunyai lembaga PPATK, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Akan tetapi, pada kasus binary option dan robot trading, situasinya terjadi ketika Indonesia sudah mempunyai PPATK hingga OJK.

“Lalu pertanyaannya, setelah itu ada semua, apakah kita menjadi bagian justru menyuburkan itu semua,” terang Ivan.

Senada, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam Lumban Tobing menyebutkan dua kasus tersebut seperti pengulangan sejarah. Ia mengkhawatirkan bahwa kasus investasi ilegal akan terus marak.

“Sejarah berulang, jadi tahun depannya kita akan seperti ini, tahun depannya akan seperti ini, jadi marak terus,” kata dia.

Di sisi lain, Tongam menilai maraknya investasi ilegal terjadi tak lepas karena adanya faktor supply and demand atau penawaran dan permintaan.

Menurutnya, faktor penawaran tersebut ada karena banyak pasarnya yang ada di Indonesia.

Sedangkan, terkait permintaan tak lepas karena faktor literasi masyarakat yang cenderung rendah.

Menurutnya, ketika adanya penawaran investasi dengan iming-iming tinggi, masyarakat yang mempunyai literasi rendah akan mudah masuk ke dalam jebakan penipuan karena tidak paham.

Di samping itu, Tongam mengungkapkan, berdasarkan data pengaduan yang diterima OJK, rata-rata korban binary option dan robot trading merupakan masyarakat dengan perekonomian yang mapan.

Baca juga: OJK Ungkap Korban Investasi Ilegal Rata-rata Berpendidikan dan Mapan

“Korban-korban ini sangat mampu menginvestasikan uang sampai ratusan juta, bahkan miliaran,” ungkap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com