Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Jelang Lebaran 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggencarkan distribusi bantuan sosial jelang libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, percepatan distribusi bansos ini untuk menunjang daya perekonomian masyarakat menjelang hari raya.

Adapun penyaluran bansos pada bulan ini disalurkan langsung sekaligus tiga bulan.

Baca juga: Tahun Depan, Sri Mulyani Anggarkan Dana Bansos hingga Rp 349 Triliun

Hal tersebut sesuai dengan harahan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng langsung dirapel sekaligus tiga bulan dari April-Mei yang dibayarkan pada bulan April.

"Jadi untuk tiga bulan ke depan diberikan untuk bulan April sekaligus. Sehingga mereka yang mengalami kejutan inflasi tidak mengalami konstraksi yang berlebihan. Karena itu ini segera kita bantu terutama untuk menyambut Idul Fitri," ujar Muhadjir seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (17/4/2022).

Baca juga: Polemik IDI Vs Terawan, Muhadjir Harap IDI Tegakkan Etik Juga Terbuka dengan Inovasi Anggotanya

Sebagai rincian, masing-masing bansos yang dipercepat penyalurannya yakni BPNT senilai Rp 600.000 atau Rp 200.000 per bulan, dan BLT Minyak Goreng senilai Rp 300.000 atau Rp 100.000 per bulan. Penyaluran ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia.

Pernyataan Muhadjir tersebut diberikan ketika meninjau penyaluran bansos di kantor kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/4/2022).

Lebih lenjut, Muhadjir meminta agar percepatan penyaluran bansos ini tidak disalahgunakan oleh oknum yang mengambil keuntungan sepihak.

Baca juga: Kunjungi Jabar dan Jateng, Jokowi Akan Bagikan Bansos hingga Resmikan Infrastruktur

Misalnya mengeklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya bansos kemudian minta bagian dari yang diterima warga.

"Karena ini adalah untuk mereka yang tidak mampu. Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu. Karena itu sangat tidak dibenarkan oleh ajaran agama maupun peraturan undang-undang," ujarnya.

Dia berharap, penyaluran bansos berjalan lancar dan bisa selesai sebelum masa libur hari Lebaran.

"Kalau ini bisa dilakukan, maka apa yang menjadi target dari pemerintah akan terpenuhi," kata Menko PMK.