Komnas HAM Sebut Penahanan 8 Tersangka Kerangkeng Langkat Beri Rasa Aman Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi langkah Polda Sumatera Utara (Sumut) yang menahan delapan tersangka kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan langkah itu penting untuk memberikan keyakinan pada saksi dan korban bahwa perkara ini ditangani dengan baik.

“Penahanan tersangka juga akan mempermudah dan memberi rasa aman bagi masyarakat terutama bagi yang mengetahui atau mengalami langsung peristiwa tersebut,” papar Anam dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).

Baca juga: 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Resmi Ditahan Polisi, Termasuk Anak Bupati Nonaktif Langkat

Ia menilai penahanan itu akan membuat masyarakat punya keberanian untuk memberi kesaksian terkait perkara tersebut pada pihak kepolisian maupun Komnas HAM.

Anam juga berharap proses hukum dapat berjalan lancar untuk memberi jaminan rasa keadilan.

“Sekaligus memastikan kepada pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” jelasnya.

Diketahui Polda Sumur akhirnya melakukan penahanan pada 8 tersangka pada Jumat (8/4/2022) kemarin. Delapan tersangka adalah HS, JS, TS, IS, RG, SP, HG dan DP.

DP diketahui adalah Dewa Perangin-angin yang merupakan anak kandung Bupati nonaktif Kabupaten Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin.

Terbit pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, namun ia ditahan terpisah karena sedang menjalani proses penyidikan di Jakarta terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Baca juga: 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Tiba-tiba Nyanyikan “Indonesia Raya” dan Sebut Dirinya Korban Politik

Adapun penjara manusia di rumah Terbit terkuat pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Januari 2022.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan penjara itu digunakan untuk menahan, menyiksa, hingga menyebabkan orang meninggal dunia.

Para tahanan diduga dipekerjakan di perusahaan sawit milik Terbit. Beberapa anggota TNI-Polri disebut Komnas HAM juga terlibat dalam perkara ini.