JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) memastikan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka yang saat ini sedang berada dalam kondisi krisis ekonomi.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha memaparkan, KBRI Kolombo telah melakukan pendataan dan pemantauan di lokasi-lokasi di mana WNI bertempat tinggal di Sri Lanka.
"KBRI Kolombo sudah melakukan pendataan dan pemantauan di lokasi-lokasi WNI berada. Alhamdulillah tidak ada WNI yang terancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya akibat krisis yang berlangsung saat ini," ujar Judha saat memberikan paparan pada press briefing yang dilakukan secara virtual, Kamis (7/4/2022).
Baca juga: 26 Menteri Sri Lanka Mengundurkan Diri Usai Dihantam Krisis Ekonomi
Untuk diketahui, Sri Lanka saat ini sedang mengalami krisis valuta asing yang membuat negara di wilayah Asia Selatan tersebut harus melakukan devaluasi mata uang dan menekan pembayaran untuk impor penting seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Buntut dari krisis ekonomi parah tersebut adalah mundurnya 26 menteri sehingga hanya menyisakan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa di kursi kabinet.
Judha mengatakan, berdasarkan data KBRI Kolombo, saat ini terdapat 232 WNI yang tinggal dan menetap di Sri Lanka.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, KBRI Kolombo pun membuka layanan kekonsuleran secara daring.
"Sehingga memudahkan warga negara kita untuk mendapat akses layanan di tengah kelangkaan bahan bakar di Sri Lanka," ujar Judha.
Di sisi lain, KBRI Kolombo juga menyiapkan pasokan logistik untuk WNI setempat.
Sri Lanka sendiri sempat mengumumkan lockdown nasional selama 36 jam pada Sabtu (2/4/2022) dan mengerahkan pasukan dalam wewenang baru di bawah keadaan darurat, untuk memadamkan protes terhadap presiden, kerabatnya, dan bahkan dukunnya yang paling terpercaya
Baca juga: Sri Lanka Update: Pasca-gelombang Protes, Parlemen Akan Gelar Sidang Penentuan Nasib Pemerintah
Pasalnya, pada Kamis (31/3/2022) malam terjadi kerusuhan di luar rumah pribadi presiden yang menuntut dia untuk mundur.
Untuk mengantisipasi kemungkinan protes-protes lanjutan, KBRI Kolombo juga telah meminta WNI untuk berhati-hati dan menghindari kerumunan masa.
"Menyusul kerusuhan 31 maret lalu dan kemungkinan protes-protes lanjutan sudah memberi imbauan kepada WNI oleh KBRI untuk hatihati dan menghindari kerumunan massa dan segera melapor ke KBRI jika terjadi situasi darurat dan dapat kami sampaikan nomor hotline KBRI +94-772-773-123," ucap Judha.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.