Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Nilai BLT Minyak Goreng Tak Akan Perbaiki Keadaan

Kompas.com - 07/04/2022, 12:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Yevri Sitorus, menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan minyak goreng.

Deddy mengemukakan hal itu untuk menanggapi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng oleh pemerintah yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (5/4/2022).

Deddy menyarankan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini pada jangka pendek yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten serta tidak pandang bulu.

Baca juga: KSP Bantah Pemberian BLT Minyak Goreng Bermuatan Politis

"Ini kan pemainnya di hulu dan distributor besarnya tidak banyak. Sebenarnya mudah mengidentifikasi siapa yang bermain," kata Deddy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Dia kini menaruh harapan pada Satgas Minyak Goreng yang baru saja dibentuk. Menurut dia, Satgas tersebut kini mulai mendatangi para pelaku industri, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) maupun minyak goreng.

"Mudah-mudahan bisa efektif kerjanya," tambah dia.

Sementara itu, terkait solusi jangka panjang, pemerintah perlu mengatur tata niaga, rantai pasok dan distribusi yang baik. Deddy menekankan agar pemerintah juga harus mulai membangun pusat penyimpanan cadangan minyak goreng.

"Pusat penyimpanan sebagai cadangan untuk menjamin pasokan dan harga yang terjangkau," ucapnya.

Deddy mengungkapkan, BLT yang kini digelontorkan pemerintah justru tidak cocok dilakukan untuk jangka panjang. Menurut dia, hal itu tidak akan memperbaiki keadaan, baik dari sisi pasokan maupun harga minyak goreng.

"BLT dalam jangka panjang tidak akan memperbaiki keadaan, baik dari sisi pasokan maupun harga. Itu hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan merugikan negara," ujar dia.

Di sisi lain, dalam jangka pendek, BLT dinilai tepat dilakukan. Sebab, hal tersebut dilakukan untuk membantu rakyat paling miskin agar tidak terbebani harga minyak goreng yang naik, utamanya saat bulan Ramadhan di mana kebutuhan bahan pokok meningkat.

"Juga dengan memberikan BLT, diharapkan para pelaku usaha COO dan minyak goreng serta distributor tidak ragu untuk menyalurkan barangnya," kata Deddy.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memahami bahwa struktur industru dan regulasi di industri minyak goreng punya banyak ruang abu-abu.

Ruang tersebut, imbuh Deddy, dengan mudah dimanfaatkan oleh para pemburu rente.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Dinilai Tepat Sasaran, tapi...

"Kondisi geografis dan perilaku aparatur kita juga menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Belum lagi pemerintah tidak punya cadangan minyak goreng seperti halnya beras, sehingga operasi pasar untuk menekan harga dan kelangkaan sulit dilakukan saat pelaku industrinya tidak kooperatif," ujar Deddy.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencairkan seluruh bantuan sosial pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga BLT minyak goreng. Presiden berharap, beragam bantuan tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat sebelum Lebaran.

Jokowi sampaikan hal itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com