2 Momen Marah Jokowi Dinilai Bisa Jadi Alasan Kuat untuk "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan kritik atas kinerja para menterinya. Kali ini dia menyoroti soal wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang turut digulirkan oleh segelintir menterinya.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam sidang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022) lalu. Jokowi meminta para menterinya supaya tidak lagi menyuarakan tentang gagasan kontroversial itu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi seperti dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Selain perintah untuk menghentikan wacana itu, Jokowi memerintahkan supaya para menterinya tidak menimbulkan polemik di tengan masyarakat dan fokus bekerja dalam menangani sejumlah permasalahan yang kini tengah terjadi.

Baca juga: Langkah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu Dinilai Masih Kurang Tegas

Polemik terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menghangat setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan akan menyampaikan deklrasi mendukung Jokowi menjabat 3 periode selepas Idul Fitri mendatang. Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi, Surtawijaya, dalam kegiatan Silaturahmi Nasional yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret 2022 lalu.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu terus memicu perdebatan di tengah masyarakat sejak 2019. Gagasan itu dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: PKS: Agak Lucu Pak Jokowi Minta Menterinya Tak Bicara tentang Penundaan Pemilu

Sedangkan di luar kabinet, gagasan itu disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Sedangkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti menolak penundaan Pemilu, tetapi mendukung supaya masa jabatan Jokowi bisa diperpanjang.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu memicu penolakan dari kalangan aktivis sampai akademisi. Mereka mengatakan gagasan itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode.

Selain itu, hanya ada dua cara untuk meloloskan wacana penundaan Pemilu atau mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yaitu dengan amendemen UUD 1945 atau menerbitkan dekrit presiden. Tentu saja tidak bisa sembarangan melakukan amendemen dan menerbitkan dekrit karena harus ada alasan kuat dan mendapat dukungan masyarakat untuk melakukan kedua hal itu.

Dalam kegiatan Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali pada 25 Maret 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat menyinggung tentang wacana reshuffle. Saat itu dia menegur sejumlah kementerian dan lembaga karena masih menggunakan produk impor.

Baca juga: Pengamat Nilai Amarah Jokowi Tegur Menteri Sinyal Momentum Reshuffle

Saat menyinggung kementerian itulah presiden mengucapkan kata reshuffle. Sambil berkelakar, Jokowi mengatakan perombakan kabinet merupakan tugasnya.

"Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Resuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," lanjut Jokowi sambil menghela nafas panjang seolah mengungkapkan kekesalannya.

Menurut Jokowi, di masa krisis seperti saat ini seharusnya pemerintah dan rakyat memiliki keinginan yang kuat untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Akan tetapi, dia merasa sedih ketika melihat neraca impor masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden menambahkan, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp420 triliun. Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Berpolemik Lagi soal Presiden 3 Periode, Jokowi Sudah Tegas