Komnas HAM Apresiasi Polda Sumut Jerat Bupati Langkat dengan Pasal Berlapis pada Kasus Kerangkeng Manusia

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi pengenaan pasal berlapis terhadap Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus kerangkeng manusia di rumahnya.

Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan Terbit sebagai tersangka dalam kasus itu. Polisi menjerat Terbit dengan Pasal 2, 7, dan 10 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Polisi juga menjeratnya dengan Pasal 170, Pasal 333, Pasal 253, dan Pasal 55 KUHP.

“Ini langkah yang signifikan. Dua langkah ini: penetapan tersangka dan penggunaan pasal selain TPPO,” kata Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Choirul Anam, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (6/4/2022) pagi.

Baca juga: Jadi Tersangka Kerangkeng Manusia, Bupati Nonaktif Langkat Dijerat Pasal Berlapis

“Terlebih pasal yang digunakan tidak hanya pasal TPPO tetapi pasal-pasal lain yang ada dalam KUHP. Ada pasal penganiayaan yang menghilangkan nyawa, bahasa umumnya orang disiksa sampai meninggal dunia,” ujar dia.

Pada Maret lalu, Anam mendesak polisi untuk mengenakan pasal berlapis terhadap para tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat. Anam mengungkapkan dengan menambahkan pasal untuk menjerat para tersangka justru dapat memperkuat substansi, sehingga tuntutan terhadap mereka bisa semakin kuat.

Saat ini, ia menyebutkan bahwa koordinasi antara Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara dalam kasus ini telah berjalan baik.

Dia berharap, seluruh pihak yang mengetahui kasus kerangkeng manusia milik Terbit juga berani angkat suara dan memberikan kesaksian kepada Polda Sumatera Utara yang masih mengusut kasus itu. Sebab, saat ini kepolisian belum menahan para tersangka karena alasan kelengkapan dokumen.

“Kalau ada kesulitan dan lain sebagainya, juga bisa mengontak Komnas HAM. Tim Komnas HAM akan membantu untuk memberikan kesaksian sehingga kasus ini semakin terang-benderang dan prosesnya bisa cepat,” ujar dia.

“Ketika prosesnya cepat, segera ada penahanan tersangka-tersangka yang lain,” lanjutnya.