Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Pemudik Disarankan "Booster" Dua Pekan Sebelum Perjalanan

Kompas.com - 05/04/2022, 22:11 WIB
Bagus Santosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta pemudik untuk memenuhi dosis vaksinasi booster minimal dua pekan sebelum perjalanan.

 

"Diimbau kepada masyarakat segera memenuhi dosis vaksinasi lengkap maupun booster sekurang-kurangnya dua minggu khususnya sebelum menjalankan kegiatan sosial berskala besar seperti mudik," kata Wiku dalam konferensi pers "Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia", dilansir dari Antara, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Satgas: Cakupan Vaksinasi Booster Naik 15 Kali Lipat Jelang Mudik Lebaran

Waktu 2 pekan itu agar dapat membentuk imunitas pada tubuh seseorang setelah divaksin. 

"Imunitas tidak bisa serta-merta terbentuk secara instan, para ahli imunologi sepakat bahwa proses pembentukan antibodi dalam tubuh rata-rata memakan waktu satu sampai dua minggu setelah penyuntikan," katanya.

Oleh karenanya, dia meminta masyarakat segera memenuhi vaksinasi dosis vaksin lengkap atau booster. 

"Fakta ini seharusnya dapat menjadi penyemangat kita untuk segera divaksin dosis penuh dan booster untuk semakin siap beraktivitas dalam kondisi sehat secara optimal," katanya.

Baca juga: Lokasi Vaksin Booster di Salatiga April 2022: Cara Daftar, Syarat, Kuota, Jenis Vaksin, dan Jadwal

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu patuh menjalankan protokol kesehatan.

Masyarakat juga diminta untuk bersikap jujur dengan tidak bepergian jika sedang dalam kondisi sakit.

"Dimohon setiap pelaku perjalanan dapat bersikap jujur yaitu dengan tidak bepergian jika sakit," katanya.

Baca juga: Wakil Wali Kota Jakpus Sebut Animo Suntik Booster Meningkat Setelah Jadi Syarat Mudik

Wiku juga meminta masyarakat untuk disiplin dalam mematuhi aturan yang ditetapkan oleh penyedia jasa layanan transportasi.

Pemerintah, menurutnya, akan terus melakukan penyesuaian kebijakan aturan perjalanan sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com