Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Nilai BLT Minyak Goreng Solusi Jangka Pendek

Kompas.com - 04/04/2022, 19:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menilai, langkah pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng patut diapresiasi sebagai solusi jangka pendek.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan BLT Minyak Goreng, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, dimana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek ini patut diapresiasi,” kata Puan dalam siaran pers, Senin (4/4/2022).

Namun, politikus PDI-P itu menegaskan, pemerintah tetap harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir sebagai solusi jangka panjang.

Baca juga: Kapolri Sebut Ada Modus Pengemasan Ulang Minyak Goreng Curah Menjadi Premium

Ia melanjutkan, sebagai solusi jangka pendek menjelang Lebaran, BLT minyak goreng harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Semakin cepat tersalurkan semakin baik untuk masyarakat. Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan,” ujar Puan.

Ia mengingatkan, penyaluran BLT minyak goreng yang tidak sasaran akibat penyimpangan maupun kelalaian petugas di lapangan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Tutup segala potensi kelalaian dan peyimpangan di lapangan. Apalagi di tengah bulan Ramadhan, di mana mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang," kata Puan.

Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian BLT minyak goreng sebesar Rp100.000 kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.

Pemberian BLT ini sebagai respons atas lonjakan harga minyak goreng di pasaran yang dipengaruhi tingginya harga minyak sawit di pasar internasional.

Baca juga: Seputar BLT Minyak Goreng: Nilai Bantuan, Waktu Penyaluran, dan Penerima

"Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH)," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jumat (1/4/2022) sore.

"Serta (untuk) 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus yaitu April, Mei dan Juni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com