Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ramai Penundaan Pemilu, Jimly Asshidiqie: Bisa Saja Ini untuk Mengalihkan Perhatian

Kompas.com - 01/04/2022, 13:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshidiqie menganggap bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak perlu dianggap serius.

Menurutnya, wacana ini tidak produktif dan merugikan bangsa karena dapat menimbulkan pertengkaran yang tidak perlu.

“Bisa saja ini disengaja untuk mengalihkan perhatian supaya keputusan mengenai sesuatu yang tidak mendapat perhatian publik jadi lancar,” kata Jimly ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

“Yang jauh lebih baik lagi ialah untuk pendidikan publik, janganlah publik ini bertengkar gara-gara sesuatu yang tidak ada, permusuhan virtual,” ujarnya.

Baca juga: PKS Minta Presiden Tertibkan Manuver Menteri soal Penundaan Pemilu

Jimly menganggap, wacana ini sukar menjadi nyata karena lembaga-lembaga negara sudah melakukan tindakan sebaliknya.

Rencana revisi UU Pemilu, misalnya, sudah diputuskan tak akan dibahas di parlemen tahun ini. Lalu, jadwal Pemilu 2024 pun sudah diputuskan oleh pemerintah, KPU, dan DPR.

Tindakan lembaga negara semacam itu, menurut Jimly, lebih layak diandalkan ketimbang wacana-wacana verbal yang diumbar di media massa.

“Toh wacana ini bukan keluar dari pejabat yang berwenang. Menteri yang terkait dengan kebijakan politik tidak bicara (isu) itu, malah mereka membuat keputusan yang bertentangan. (Yang bicara) hanya menteri di ekonomi, itu pun hanya ngomong,” ujar Jimly.

Oleh karenanya, Jimly juga meminta agar Istana membenahi komunikasi publik terkait isu ini agar lebih terpadu.

“Ini ada masalah dalam komunikasi publik. Masyarakat harus kita didik, jadikanlah sumber referensi itu menteri di bidangnya,” lanjutnya.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu-Jokowi 3 Periode dan Ujian Demokrasi Indonesia...

Selama ini, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden justru lebih banyak meluncur dari mulut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Isu ini juga dua kali terlontar dari mulut anak buah Luhut, yakni Menteri Investasi Bahlil Labadila.

Padahal, kata Jimly, keduanya bukan menteri yang berwenang bicara urusan itu.

“Saya berharap, Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam memegang komando untuk meyakinkan masyarakat, hanya yang tampil ke depan itu Mendagri. Jangan diam saja karena orang akan makin percaya Pak Luhut yang mengatur semuanya,” jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com