JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) merekomendasikan pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI.
Keputusan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Muktamar ke-31 IDI di Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/3/2022) dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 28 hari.
Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Beni Satria mengatakan, keputusan Muktamar tersebut akan segera dijalankan Pengurus Besar (PB) IDI yang baru.
Baca juga: MKEK Ungkap Alasan Pemberhentian Terawan dari IDI
"PB IDI sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalani fungsi eksekutif organisasi berkewajiban menjalankan putusan muktamar. Dalam menjalankan putusan muktamar PB IDI diberi waktu untuk sinkronisasi hasil muktamar, baik pleno, komisi dan sidang khusus," kata Beni dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (31/3/2022).
Beni mengatakan, pemberhentian Terawan tersebut dilakukan dalam proses yang panjang sejak tahun 2013.
"Terkait putusan dokter Terawan, ini proses panjang sejak 2013 sesuai dengan laporan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran," ujarnya.
Baca juga: Tanggapan Terawan soal Putusan MKEK yang Pecat Dirinya dari IDI
Sementara itu, Ketua PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, pihaknya bertanggung jawab untuk menjalankan hasil putusan Muktamar IDI ke-31.
"Ini jadi upaya seluruh kita semua untuk kemudian bersama-sama menjaga etik dan menjalankan MKEK. Inilah yang jadi memperkuat kesolidan dan kekompakan kita jadikan IDI rumah bersama seluruh dokter Indonesia," kata Adib.
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Djoko Widyarto mengungkapkan alasan pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari anggota IDI.
Ia mengatakan, sudah ada proses panjang MKEK terkait pelanggaran etik yang dilakukan Terawan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.