PKS Minta Presiden Tertibkan Manuver Menteri soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi meminta Presiden Joko Widodo menertibkan anak buahnya yang bermanuver soal penambahan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum (pemilu).

"Jika Presiden pegang kendali penuh terhadap istana dan kabinet, seharusnya Presiden berani menertibkan manuver-manuver politik seperti ini. Lain halnya jika memang Presiden merestui manuver-manuver politik ini," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

Nabil mengatakan, PKS menyayangkan masih adanya pola-pola penggiringan opini untuk menunda Pemilu 2024 dan menambah masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Baca juga: Kembali Bicara Soal Penundaan Pemilu, Bahlil Lahadalia: Jangan Diharamkan

Menurut dia, fenomena tersebut menandakan masih ada aspirasi terkait itu dari pihak Istana yang seolah-olah didiamkan Jokowi.

"Bukankah sampai hari ini Presiden diam dan mendiamkan adanya manuver-manuver politik terkait hal tersebut. Istana jangan lempar batu sembunyi tangan," ujar Nabil.

Ia berpandangan, Jokowi terlihat tak serius dalam menjaga semangat demokrasi, reformasi dan konstitusi terkait pembatasan kekuasaan.

Nabil menegaskan, wacana tersebut sebaiknya disudahi karena akan menjadi bola liar yang kontraproduktif.

"Lebih baik Pak Jokowi dan kabinet fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di sisa 2 tahun ini sampai 2024 mendatang. Rakyat menunggu realisasi janji-janji kampanyenya ditunaikan," kata Nabil.

Seperti diketahui, isu wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu terus bergema di ruang publik meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan dirinya mematuhi konstitusi.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu-Jokowi 3 Periode dan Ujian Demokrasi Indonesia...

Terbaru, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode setelah Lebaran mendatang.

Selain itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga kembali menyuarakan wacana penundaan pemilu yang menurutnya akan berdampak positif bagi investasi di Indonesia.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil, Rabu (30/3/2022).