KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hadir sebagai pembicara kunci pada Kongres Kewirausahaan Global (GEC) yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.
Dalam kesempatan itu Mensos Risma mempaparkan kepada peserta kongres berbagai upaya pemerintah mengembangkan program kewirausahaan untuk kelompok rentan terdampak pandemi Covid-19.
Mensos Risma mengatakan pandemi telah memukul semua sektor di Tanah Air, termasuk kelompok miskin dan rentan sebagai menjadi pihak yang paling terdampak.
Baca juga: Mensos Risma Harap Warga Pedalaman di Asmat Tak Lagi Bergantung pada Air Hujan
Untuk mendukung kelompok tersebut, pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.
“Program itu berupa bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tahun 2021 nilai bantuan sekitar Rp 105 triliun atau 7,5 juta dollar Amerika Serikat (AS),” papar Risma dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (29/3/2022).
Selain itu, akan diberikan program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu.
Baca juga: Jeritan Warga Pedalaman Asmat Minta Sekolah dan Guru kepada Menteri Risma
Bagi anak-anak yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang terkena dampak pandemi dan kehilangan orangtuanya akan diberikan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.
“Untuk anak YAPI, pemerintah akan meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka,” katanya.
Dalam mengupayakan program kesejahteraan sosial itu, pemerintah menghadapi tantangan besar, yakni melihat luasnya wilayah Tanah Air yang terdiri dari 16.772 pulau.
Maka penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.
Baca juga: Mensos Risma Video Call Timnya yang Sempat Hilang Kontak 12 Jam di Perairan Papua
“Pengelolaan data menjadi prioritas pertama ketika saya ditugaskan di Kemensos Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,“ ungkap Risma.
Oleh karena itu, Kemensos mulai melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data penerima di 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Menurut data, pada tahun 2021 awal, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Baca juga: Kunjungi Papua, Mensos Risma Banyak Dapat Permintaan soal Pendidikan dan Akses Jalan
“Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali data yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan,” katanya.
Tak hanya itu, tantangan lainnya yang dihadapi adalah respons terhadap korban bencana sejalan dengan berbagai bencana alam yang melanda, mulai dari gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir bandang, hingga letusan gunung berapi.