Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasikan PIS, Ade Armando Sebut Sudah Terdaftar sebagai Badan Hukum

Kompas.com - 23/03/2022, 18:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando mendeklarasikan organisasi bernama Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) pada hari ini, Rabu (23/3/2022).

Bersamaan dengan itu, Ade juga mengumumkan bahwa PIS resmi menjadi sebuah Badan Hukum dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pada hari ini kita mengetahui bahwa permohonan kami untuk menjadi badan hukum sudah dipenuhi oleh Kementerian Hukum dan HAM," kata Ade ditemui di Djakarta Theater, Rabu usai deklarasi.

Ade mengungkapkan, dengan resminya PIS sebagai badan hukum, maka organisasi ini dinilai memiliki landasan hukum yang kuat.

Baca juga: Ade Armando Deklarasikan Ormas PIS, Tak Berniat Jadi Parpol

Organisasi ini, kata dia, tidak hanya sekadar perkumpulan yang tidak ada basis hukumnya.

"Artinya kita terdaftar secara resmi sebagai badan hukum," terang dia.

Ade menjabat sebagai Ketua PIS.

Menurut Ade, PIS memiliki 130 deklarator yang terdiri dari jurnalis, aktivis, ilmuwan, dan lainnya.

"(Deklatator) orang-orang yang peduli terhadap keberagaman. Tetapi juga kami mengundang ada banyak peserta lain yang kita percaya punya komitmen terhadap ke-Indonesian, kebangsaan, nasionalisme," jelas dia.

Baca juga: Ade Armando Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Menghina FPI

Di sisi lain, ia juga menegaskan PIS tidak akan berubah menjadi partai politik.

Ade mengeklaim, PIS tidak berniat menjadi partai politik di kemudian hari.

"Karena itu orang yang kita undang di sini itu datang dari berbagai partai sebetulnya, karena kita memang tidak terpikir untuk menjadikan ini sebagai sebuah partai," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com