Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Indonesia Telah Amankan 553 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Kompas.com - 23/03/2022, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyatakan, stok vaksin di Indonesia sudah cukup banyak sehingga pemerintah kini terpaksa menolak tawaran vaksin dari sejumlah negara.

Budi menyebutkan, hingga kini pemerintah telah mengamankan 553 juta dosis vaksin yang menurut dia cukup untuk vaksinasi dosis satu dan dua bagi 234 juta orang dan vaksinasi booster bagi 181 juta orang.

"Sampai sekarang 553 juta dosis sudah secure, kita malah menolak-nolak vaksin, masih ada sekitar 50 juta dosis lagi yang ditawarkan ke kami tapi kami masih tahan karena stok yang ada kami masih cukup banyak," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Komisi IX DPR: Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Tak Pengaruhi Keamanan Vaksin Covid-19

Budi mengemukakan, total kebutuhan vaksin di Indonesia memang sebanyak 610 juta dosis, tetapi menurutnya tidak satu negara pun yang tingkat vaksinasinya bisa mencapai 100 persen kecuali populasi negara tersebut hanya mencapai 1 juta orang.

"Jadi kita memang tidak mau berlebihan juga membelinya sehingga kita jaga yang ada sekarang adalah sekitar 553 juta," ujar Budi.

Sebanyak 553 juta dosis tersebut terdiri dari 359 juta dosis vaksin yang dibeli pemerintah dan sekitar 193 juta dosis yang diperoleh lewat mekanisme hibah, baik melalui World Health Organization (WHO) maupun bilateral antarnegara.

Budi memperkirakan, pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan vaksin Covid-19 pada tahun ini karena jumlah vaksin hibah masih berlimpah.

Anggaran vaksinasi yang ada di Kementerian Kesehatan saat ini akan digunakan untuk membayar kontrak yang sudah diteken pada tahun lalu serta perlengkapan dan distribusi vaksin.

"Jadi sekarang tahun ini kita kelihatannya tidak akan melakukan pengadaan baru kecuali menyesuaikan kontrak yang ada," ujar Budi.

Ia menambahkan, karena stok vaksin yang masih banyak, pemerintah juga sempat meminta pengiriman vaksin Pfizer diundur karena pemerintah sudah punya stok vaksin Pfizer dalam jumlah besar yang sudah mendekati tanggal kedaluwarsa.

"Kami minta delivery-nya agak diundur untuk bisa mengatur pace laju suntikan vaksinasi kita agar sesuai dengan kebutuhan," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com