Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dikritik karena Tiap Tahun Tak Mampu Bendung Kenaikan Harga Sembako Jelang Ramadhan

Kompas.com - 22/03/2022, 17:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Rachmat Gobel, mengkritik pemerintah karena dianggap tak mampu menstabilkan harga sembako jelang Ramadhan. Menurut dia, pemerintah tidak dapat berlindung di balik dalih bahwa kenaikan harga sembako jelang Ramadhan merupakan fenomena yang wajar terjadi tiap tahunnya.

“Kalau terjadi tiap tahun, menurut saya, seharusnya ada satu kebijakan supaya jangan tiap tahun naik. Kalau tiap tahun kan harusnya kita tahu apa penyakitnya,” kata Gobel kepada wartawan, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Jelang Ramadhan. Hampir Seluruh Komoditas Pangan Mengalami Kenaikan Harga

“Jangan dijadikan ini biasa, bahwa tahun lalu juga naik. Ini pemerintah punya tugas,” ujar dia.

Gobel mengaku telah memanggil Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian ESDM untuk membahas kenaikan harga-harga sembako ini, baik dari mancanegara maupun domestik.

Menurut dia, persoalan ini menjadi masalah lintas kementerian dan lembaga. DPR RI juga dinilai perlu membahasnya lintas komisi.

“Kalaupun dari dalam (negeri) naik, saya kurang paham. Kalau dari luar negeri naik, karena kita impor, saya paham. Kalau dalam negeri, bahan ada, kenapa naik? Pemerintah harus kontrol dong,” ungkapnya.

Eks Menteri Perdagangan tersebut menilai bahwa pemerintah perlu melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga dengan segera.

“Operasi pasar harus dilakukan dalam waktu dekat agar rakyat bisa menjalani puasa dengan tenang, nyaman ibadahnya, khususnya para pedagang yang banyak menggunakan minyak goreng,” ujar Gobel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com