Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

P2G Usul PTM 100 Persen Dilakukan Bertahap, Masih Banyak Sekolah Tak Disiplin Prokes

Kompas.com - 18/03/2022, 09:27 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan, pemerintah layak mempertimbangkan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen secara bertahap.

Berdasarkan temuan P2G, masih banyak sekolah yang melanggar ketentuan SKB Empat Menteri, khususnya terkait dengan protokol kesehatan (prokes).

"Evaluasi P2G terkait PTM 100 persen sejak Januari lalu, masih banyak terjadi pelanggaran SKB Empat Menteri khususnya disiplin prokes di sekolah. Hampir terjadi di semua sekolah," ujar Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Perusahaan Ini Dukung PTM Kondusif di 30 SMK Jakarta

Iman menjelaskan, bentuk pelanggaran paling umum terjadi yakni siswa dan guru tak memakai masker di sekolah, tidak jaga jarak 1 meter di kelas, dan sekolah ber AC kelasnya tidak membuka ventilasi.

Pelanggaran lain yakni kantin sudah beroperasi padahal dilarang oleh SKB, tidak periksa suhu dan tidak foto barcode PeduliLindungi sebelum masuk sekolah, tidak pakai masker sepulang sekolah, dan siswa nongkrong sepulang sekolah melanggar 3M.

Iman pun menjelaskan, laporan tersebut berasal dari jaringan guru P2G di berbagai wilayah.

"Menurut guru SMA ini, implementasi SKB 4 Menteri hanya macan kertas selama ini, akibat minimnya pengawasan dari aparat di daerah khususnya, seperti Satpol PP, Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan dan kurangnya teladan disiplin Prokes dari masyarakat," kata Iman.

Baca juga: PPKM Level 3 Kota Padang, PTM di Sekolah Dibatasi 50 Persen

Selain itu, Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim mengatakan, penerapan PTM 100 persen secara bertahap juga bisa diterapkan bila kasus harian Covid-19 konsisten menurun dan positivity rate (PR) menyentuh 5 persen.

P2G meminta Pemerintah dan Pemda memperhitungkan, memetakan perkembangan kasus Covid setidaknya 2 minggu ke depan, sampai awal April.

"Termasuk mengamati tren kasus Covid-19 secara global, sebab cukup mencemaskan juga varian Delta-Omicron dan kasus ledakan kasus terbaru di Cina. Karena saling terkoneksi, misalnya dengan tingkat perjalanan wisata dari mancanegara ke Indonesia yang sudah dipermudah aturannya," jelas Satriawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com