KPK Sebut Potensi Kebocoran APBD DKI Jakarta Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tinggi.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemprov DKI telah mengesahkan APBD DKI Jakarta tahun 2022 dengan nilai Rp 82,47 triliun.

“Pemprov DKI sangat kaya, APBD-nya kalau saya hitung itu sama dengan seluruh provinsi di Sumatra, (APBD DKI setara dengan) gabungan APBD Pemprov Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan itu APBD DKI dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara “Keluarga Berintegritas Provinsi DKI Jakarta” di Balai Kota DKI, Kamis (17/3/2022).

“Potensi terjadinya kebocoran tentu saja ya dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi,” kata dia melanjutkan.

Baca juga: KPK Ungkap Ada Pejabat Pemprov DKI Cairkan Cek Rp 35 Miliar Usai Pensiun

Oleh sebab itu, kata Alex, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi secara simultan dengan berbagai pihak guna mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.

Menurut Alex, pihaknya juga tidak hanya melakukan pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, namun tetap memperkuat penindakan atas kasus korupsi yang ditangani.

“Saya sampaikan dan tekankan bahwa upaya penindakan tidak kami kurangi. Pembangunan sistem penindakan kita lakukan secara simultan. bahkan jumlah penyidik kami tambah,” tegas Alex.

“KPK tidak mengurangi (penindakan) tetapi kita lakukan secara simultan bersama dengan membangun integritas dan perbaikan sistem,” jelas dia.

KPK pun mengingatkan kepada seluruh pejabat Pemprov DKI untuk menjaga integritas dan tidak terpengaruh dengan godaan korupsi.

Alex berpendapat, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan juga tidak akan mengurangi beban kerja pejabat Pemprov DKI.

Baca juga: Kasus Bupati Langkat, KPK Dalami Keikutsertaan Perusahaan Garap Proyek di Dinas PUPR

“Jadi saya mengingatkan kepada bapak ibu sekalian tanggung jawab kerja di Pemprov DKI sangat berat, beban tugasnya sangat berat meskipun nanti ibu kotanya pindah ke Kalimantan, tidak mengurangi beban,” ucap Alex.

“Karena Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, pusat perkumpulan, 60 persen uang beredar disini. itu lah yang menyebabkan potensi-potensi tersebut,” tutur dia.