Kritik Wacana Penundaan Pemilu, Busyro Muqoddas: Tidak Ada Malu, Seperti Keledai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menilai isu penundaan pemilu yang dikemukakan elite politik sebagai penistaan terhadap konstitusi.

Busyro menyebut bahwa elite-elite politik yang terlibat wacana ini berniat mengawetkan kekuasaan.

"Ini menunjukkan semakin tumpulnya kepekaan tentang pentingnya sifat jujur, cerdas, dan keteladanan prima dalam menjalankan amanat rakyat," kata Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: KPU Gelar Rapat Transisi Kepemimpinan, Bahas Draf PKPU Tahapan Pemilu dan Pendaftaran Partai

"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu," lanjutnya.

Busyro melanjutkan, wacana penundaan pemilu mengindikasikan bahwa dunia politik dalam negeri berada dalam tekanan oligarki "bisnis-bisnis gelap".

Wacana ini menunjukkan, ujar dia, terjadinya krisis akal budi dari para pemegang kekuasaan.

"Yang saya ingin kemukakan, ini menunjukkan menguatnya nafsu dan syahwat politik demi tujuan pengawetan kekuasan oleh elite parpol dan kalangan presiden jokowi di istana sana," ujar Busyro.

Busyro mengungkapkan bahwa tidak ada alasan, baik secara empiris, hukum, dan konstitusional, buat menunda pemilu. Baginya, konstitusi adalah puncak rohaniah moralitas manusia.

"Ketika konstitusi ini dilanggar dengan sengaja dengan cara berpikir keledai politik, selain penistaan terhadap konstitusi, ini juga bentuk terorisme terhadap rakyat, terhadap kebangsaan kita," kata Busyro.

Ia berharap agar elemen masyarakat sipil serius merespons wacana ini dengan kritis dan elegan, serta jangan dibiarkan atau malah menunggangi isu ini.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara UGM Khawatir KPU Jadi Alat untuk Tunda Pemilu 2024

Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir mengganggu momentum kebangkitan ekonomi Tanah Air yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun tersebut.