Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Target Penjualan 60.000 Tiket MotoGP Mandalika Terjual Semua

Kompas.com - 16/03/2022, 12:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Wododo (Jokowi) mengatakan, target penjualan 60.000 tiket untuk MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah terjual semuanya.

Jokowi menyampaikan hal itu usai melepas konvoi 20 pebalap MotoGP dari depan Gerbang Istana Merdeka pada Rabu (16/3/2022).

"Alhamdulillah juga bahwa target (penjualan) tiket (MotoGP Mandalika) yang kita berikan 60.000 alhamdulilah semua sudah terjual," ujar Jokowi.

Baca juga: Ditanya soal Keuntungan Gelar MotoGP, Jokowi: Kalau Event Sudah Selesai Kita Hitung

"Ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya rasa kita nanti bertemu saja di Mandalika," lanjut Presiden.

Saat disinggung soal sebesar apa keuntungan yang didapat Indonesia dari pergelaran MotoGP, Jokowi menyatakan akan dihitung setelah acara selesai. Namun, Jokowi memastikan akomodasi yang ada di kawasan Mandalika masih cukup banyak.

"Ya nanti kalau sudah event-nya selesai, baru kita hitung berapa kira-kira yang masuk. Tapi semuanya kita hitung setelah nanti event-nya, kita selesaikan pada Minggu. Tapi yang jelas memang dari sisi akomodasi kita memang masih butuh cukup banyak sekali di Mandalika," tambahnya.

Rangkaian MotoGP Mandalika 2022 yang memiliki nama resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia segera berlangsung pada akhir pekan ini, tepatnya 18-20 Maret.

Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah ajang balap motor Grand Prix (GP) pada 25 tahun lalu, yaitu tahun 1997. Kala itu, balapan berlangsung di Sirkuit Sentul, Bogor, dengan nama resmi Marlboro Indonesia Grand Prix.

Kini, setelah 25 tahun, balapan Grand Prix kembali digelar di Tanah Air dengan mengambil venue baru, yakni Sirkuit Mandalika atau yang bernama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com