Tahapan Pemilu Dimulai Juni 2022, KPU Masih Bisa Antisipasi Anggaran jika Belum Ditetapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, hingga saat ini usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 belum dibahas dan disepakati DPR dan pemerintah.

Bernad mengatakan, KPU mengantisipasi jika anggaran belum juga disepakati DPR dan pemerintah saat tahapan pemilu dimulai.

"KPU masih bisa mengantisipasi (anggaran)," kata Bernad saat dihubungi, Selasa (15/3/2022).

Adapun berdasarkan rancangan KPU, tahapan akan dimulai pada Juni mendatang dan hari pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Sebut Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 Digelar Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Dilantik

Bernad menuturkan, tahapan pemilu yang dimulai pada Juni yaitu penyusunan Peraturan KPU (PKPU), sosialisasi dan publikasi, dan bimbingan teknis.

Menurutnya, KPU memiliki anggaran rutin tahunan yang masih berjalan.

"Tidak menjadi masalah ketika anggaran pemilu belum ditetapkan. Karena anggaran rutin KPU masih berjalan dan tahapan awal pemilu masih penyusunan program dan regulasi," ucapnya.

Berdasarkan rancangan KPU, setelah penyusunan PKPU, sosialisasi dan publikasi, dan bimbingan teknis, tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran partai politik pada 1-7 Agustus 2022.

Pada 1 Januari-9 Februari 2023 penetapan daerah pemilihan dan dilanjutkan dengan pendaftaran anggota DPD, DPR, dan DPRD pada 1-14 Mei 2023.

Baca juga: Banggar DPR: Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 Tak Akan Jadi Alasan untuk Tunda Pemilu

Masa kampanye digelar pada 14 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. Dalam periode ini, kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. Pada 21 Januari-10 Februari 2024, kampanye berupa rapat umum dan iklan media massa.

Adapun anggaran pemilu yang diajukan KPU yaitu sekitar Rp 76 triliun dari semula Rp 86 triliun.

Bernad mengatakan, sebanyak 81,84 persen anggaran digunakan untuk kegiatan tahapan yang di antaranya meliputi honor badan ad hoc, logistik, dan pemutakhiran data pemilih.

Kemudian, 18,16 persen anggaran digunakan untuk kegiatan dukungan tahapan. Kegiatan tersebut di antaranya pembangunan atau renovasi gedung kantor dan gudang arsip pemilu, gaji pegawai KPU se-Indonesia, dan belanja operasional kantor KPU se-Indonesia.