Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Luhur di Balik Penyatuan Air dan Tanah di Titik Nol IKN Nusantara

Kompas.com - 15/03/2022, 06:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara simbolis mengawali proses awal proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Senin (14/3/2022). Dia melaksanakan penyatuan air dan tanah yang dibawa oleh 34 gubernur se-Indonesia di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara.

Selain prosesi itu, Jokowi dan sejumlah pejabat melakukan kegiatan berkemah di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara.

Dalam kegiatan itu, Jokowi mengatakan, penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi adalah wujud dimulainya pembangunan IKN Nusantara.

"Pada hari ini Senin 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar, yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi di lokasi acara, seperti dilansir Kompas TV, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Kendi Air Dipakai Jokowi untuk Resmikan Mobil Esemka hingga IKN, Ternyata Ini Maknanya...

Menurut Jokowi, ke-34 kepala daerah itu membawa tanah dan air dari daerah masing-masing, yang kemudian diserahkan kepada Jokowi dan disatukan dalam kendi Nusantara.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur, ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini," ujar Jokowi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, prosesi tersebut merupakan bentuk kegiatan simbolis. Di Indonesia, kata dia, beragam kegiatan simbolis mudah ditemui dan sudah menjadi budaya masyarakat.

"Kegiatan simbolis seperti itu ada di mana-mana dalam budaya kita. Simbol itu bisa dimaknai macam-macam," kata Wandy kepada wartawan, Senin (14/3/2022).

"Yang penting kita melandasi dengan niat baik, untuk tujuan yang juga baik," tuturnya.

Menurut Wandy, sebagai bangsa yang berbudaya, berbagai kegiatan simbolis sudah berlangsung sejak lama di Indonesia dalam berbagai kesempatan. Konsep yang sama juga diusung dalam prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara. Wandy menekankan, kegiatan simbolis tersebut punya tujuan baik.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Diawali dengan Rehabilitasi Lahan

"Jadi kita perlu punya dugaan baik dan menghilangkan prasangka buruk," kata dia.

Antropolog Sipin Putra mengatakan, ada nilai luhur di balik prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di Titik Nol Kilometer IKN Nusantara. Selain itu, menurut dia hal itu mencerminkan kebiasaan masyarakat Jawa ketika merantau.

"Itu adalah salah satu bentuk kepercayaan ketika masyarakat Jawa akan merantau dan selain itu supaya kita tidak melupakan sejarah," kata Sipin kepada Kompas.com, Senin (14/3/2022).

Putra mengatakan, dalam kepercayaan (believe) di dalam masyarakat Jawa ada sebuah kebiasaan membawa segenggam tanah dari tanah kelahiran mereka ketika hendak merantau. Tujuan mereka melakukan hal itu adalah supaya selalu ingat akan tanah kelahirannya, betah di perantauan, dan lancar dalam bekerja.

Baca juga: Bukan Klenik, Ini Makna Tanah, Air dan Berkemah di IKN Menurut Peneliti Budaya Jawa

Putra mengatakan, yang dilakukan Presiden Jokowi dengan melakukan penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Titik Nol IKN Nusantara mirip dengan budaya masyarakat Jawa ketika merantau.

"Simbol tanah yang dibawa dan disatukan di IKN itu menurut saya ya melambangkan hal itu, yakni supaya kerasan, proyek itu usianya bisa panjang, jaya," ujar Putra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com