Bolehkah Polisi Menolak Laporan Warga?

KOMPAS.com – Beberapa kali publik diributkan dengan kabar polisi yang menolak laporan warga.

Warga yang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tidak dilayani bahkan terkesan diabaikan.

Akibat penolakan ini, warga pun merasa dikecewakan dan merasa tidak diayomi oleh polisi.

Sebenarnya, bolehkan polisi menolak laporan warga?

Laporan warga

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dalam Pasal 108 Ayat 1-3, setiap orang jika:

• mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun tertulis,
• mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melapor kepada penyelidik atau penyidik,
• merupakan pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melapor kepada penyelidik atau penyidik.

Baca juga: Begini Cara Melapor Tindak Pidana Ke Polisi

Polisi dilarang menolak laporan warga

Polisi yang menerima laporan pun tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat warga.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam pasal tersebut, setiap anggota Polri dilarang:

• menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya,
• mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
• menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat,
• mengeluarkan ucapan, isyarat atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat,
• bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang,
• mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,
• melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian,
• membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski begitu, sebagai bentuk tindak lanjut, polisi yang menjadi penyidik atau penyidik pembantu yang menerima laporan atau pengaduan di SPKT memiliki hak untuk tidak membuat laporan polisi atas laporan atau aduan warga.

Hal ini tertuang dalam Pasal Pasal 3 Ayat 3 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi,

“Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan penyidik/penyidik pembantu yang ditugasi untuk:

1. ...
2. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi,
3. ...”

Dalam memberikan penilaian layak atau tidak dibuatkan laporan polisi, penyidik atau penyidik pembantu harus berpedoman pada alasan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.

Referensi:

• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
• Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
• Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana