Berkaca Kasus First Travel, Pakar Ingatkan Agar Uang Korban Binomo dan Quotex Harus Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih mengingatkan agar para korban investasi bodong berkedok trading binary option bisa mendapatkan uangnya kembali.

Yenti pun merujuk ke kasus penipuan agen perjalan umrah First Travel. Di kasus itu, Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan bahwa aset dalam First Travel justru dikembalikan kepada negara.

“Dan jangan sampai keliru lagi seperti (Kasus) First Travel. Jangan dikembalikan ke negara. Dikembalikan kepada yang berhak (korban). Korupsi yang berhak memang negara,” kata Yenti saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Adapun belakangan ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyidik kasus penipuan berkedok trading binary option platform Binomo dan Quotex.

Baca juga: Uang Korban Binomo-Quotex Bisa Dikembalikan, Ini Kata Pakar Pencucian Uang

Dalam kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo, polisi sudah menetapkan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka dan tengah melakukan tracing dan penyitaan aset.

Sementara kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi akan segera melakukan tracing aset.

Menurut Yenti, uang para korban tersebut bisa dikembalikan dengan pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Harus bisa (dibalikan). Harusnya begitu, tinggal nanti ini mampu tidak melacak (aset)nya makanya cepat-cepat,” ujarnya.

Selain itu, Yenti mengingatkan, penyidik polisi dan jaksa penuntut umum harus membuat satu sangkaan dan dakwaan terkait TPPU kepada para tersangka kasus penipuan.

Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ini menjelaskan, nantinya dakwaan itu yang bakal mempermudah polisi dan penyidik untuk melakukan upaya penyitaan aset pelaku kejahatan.

Baca juga: Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar

“Yang penting investigator itu harus mendakwa dalam satu dakwaan. Artinya sangkaan sekarang juga dalam satu sangkaan,” kata dia.

Diketahui, dalam perkara First Travel, aset-aset yang disita oleh Kejaksaan atas kasus tersebut dirampas menjadi milik negara, dan hasilnya akan masuk kas negara.

Hal itu didasari atas putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun yang diketok oleh oleh Majelis Andi Samsan Nganro dengan anggora Eddy Army dan Margono pada 31 Januari 2019.

Dalam putusan tersebut, diketahui hakim berlandaskan pada Pasal 39 KUHP junco dan Pasal 46 KUHAP.

Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.

"Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 'penipuan' juga terbukti melakukan tindak pidana 'pencucian uang' oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan tersebut seperti dilansir Kompas.com dari laman resmi Mahkamah Agung pada 18 November 2019.